NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai sekian keluhan segenap warga negara terhadap pemerintah dalam banyak hala jawabanya adalah eksekusi, alias tindakan cepat dari pemerintah.
Fahri mencontohkan kasus kebakaran hutan dan mati listrik, misalnya, jawabannya tak lain dan tidak bukan adalah soal eksekusi. Selama ini, pemerintah dinilai terlalu lamban dalam eksekusi tersebut. Sehingga kecepatan rakyat mengalahkan kecepatan negara.
“Ini akan terus terjadi hingga negara benar2 terkepung oleh kecepatan publik yg tumbuh di segala bidang,” kata Fahri di akun twitter pribadinya, @Fahrihamzah, Kamis (8/8/2019).
Menurut Fahri dalam pemerintah periode keduanya, presiden Joko Widodo sudah selayaknya dituntuk standar kerja yang lebih tinggi kecepatannya oleh rakyat Indonesia.
“Sebab kecepatan rakyat tidak bisa dihentikan. Lalu, apakah pak jokowi akan menekan kabinet-nya silahkan tetapi pada dasarnya rakyat tidak boleh menunggu,” ujar deklarator Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) itu.
Dikatakan Fahri, pada dasarnya posisi presiden ialah pesuruh rakyat atau pelayan yang dibayar dan diberi fasilitas untuk memberi manfaat.
“Presiden adalah pesuruh rakyat pada dasarnya..atau pelayan yang dibayar dan diberi fasilitas untuk memberi manfaat…tuntutan rakyat itu nampak kasat mata meski kita tahu kelembutan hati rakyat Indonesia adalah kemudahan bagi pemimpin kita. Itu semua ada batasnya,” jelas Fahri.
Presiden adalah pesuruh rakyat pada dasarnya..atau pelayan yang dibayar dan diberi fasilitas untuk memberi manfaat…tuntutan rakyat itu nampak kasat mata meski kita tahu kelembutan hati rakyat Indonesia adalah kemudahan bagi pemimpin kita. Itu semua ada batasnya.
— #FahriHamzah2024 (@Fahrihamzah) August 7, 2019
“Saya mencemaskan cara presiden memimpin pada periode ke-2 nanti. Jika menganggap bahwa seluruh sistem berjalan dengan sendiri hanya karena menelepon pejabat, ini tindakan yang naif sekali. Sudah terlalu banyak korban yang kita abaikan. Dan presiden seperti dibuat berjarak,” imbuh Fahri.
Kendati demikian, Fahri juga sempat mendoakan presiden Jokowi mampu menangani sendiri persoalan kebakaran hutan yang terus terjadi. Dimana Fahri menyebut persoalan kebakaran hutan sudah darurat.
“Saya doakan pak jokowi bisa melaksanakannya sendiri..jangan suruh orang lain…ini darurat…,” tulis Fahri mengomentari Tweet Jokowi:
“Kebakaran hutan pada kemarau 2015 di area 2,6 juta Ha menimbulkan kerugian sampai Rp221 triliun. Ini tidak boleh terjadi lagi. Harus ada deteksi dini, penataan ekosistem gambut berkelanjutan, tidak membiarkan api membesar, dan penegakan hukum bagi pembakar lahan tanpa kompromi,” cuit @jokowi, Rabu (7/8). (red/nn)
Editor: Achmad S.
