Connect with us

Politik

Fahri Hamzah: Pemilu 2019 Harus Dievaluasi Total

Published

on

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (Foto Dok. NUSANTARANEWS.CO)

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (Foto Dok. NUSANTARANEWS.CO)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Wakil Ketua DPR Ri Fahri Hamzah menilai pelaksanaan Pemilu 2019 yang telah berlangsung damai untuk dievaluasi total. Pasalnya, kendati pemilu serentak sudah selasai secara aman, tetapi adanya kekacauan sistem yan terjadi tidak bisa dianggap kecil.

Fahri mengajak semua pihak untuk berani bermimpi memiliki sebuah pelaksanaa Pemilu ideal pada tahun 2024. Tentu, kata fahri, sistem Pemilu yang akan datang harus didesain ulang.

Baca Juga:

“Ke depan, kita harus mendisain sistem pemilu yang sejak awal sudah dapat melacak segala potensi curang dan kekacauan. Pemilu 2019 harus di-evaluasi total. Kekacauan yang terjadi tidak bisa kita anggap kecil. Kita harus berani bermimpi untuk sebuah pemilu yang ideal 2024,” tulis Fahri di akun twitter pribadinya, Sabtu (20/4/2019).

Loading...

 

Kendati demikian, Fahri mengapresiasi langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk menyelesaikan tugasnya dalam tahap input dapat dan informasi hasil pemilu di laman pemilu2019.kpu.go.id. Dimana, demi kesesuaian data, KPU mengajak semua pihak berpartisipasi di dalamnya melalui layanan Helpdesk.

“Ayoo berpartisipasi #SukseskanPemilu2019 Apabila terdapat ketidaksesuaian data dan informasi di laman https://pemilu2019.kpu.go.id, KPU membuka layanan Helpdesk, Call Centre: 021 31902567/31902577, WA: 081211772443, email: [email protected], pukul 08.00-18.00 WIB #KPUmelayani,” demikian bunyi tweet resmi akun Twitter KPU RI, @KPU_ID.

“ALHAMDULILLAH, Teman2 @KPU_ID menyiapkan layanan khusus untuk melaporkan ketidaksesuaian data dll. Silahkan laporkan ke sini. Semoga bisa langsung ditindaklanjuti dan diklarifikasi. @bawaslu_RI,” tanggap @Fahrihamzah.

Tidak hanya itu, Fahri juga menyatakan, ketidaksesuaian data di KPU tetap mendatangkan tanda tanya besar.

“Tapi, ketidaksesuaian data di @KPU_ID tetap mendatangkan tanda tanya besar, bagaimana semuanya bisa terjadi? Bukankah mereka direkrut sejak lama? Bukankah KPU daerah digaji baik? Bukankah mereka sudah dilatih? Siapa yang menginvestigasi kalau ada kesengajaan curang?,” kicau Fahri menyoal.

“Untuk ketenangan masyarakat, sebaiknya ada audit @bpkri dengan tujuan tertentu, yaitu melacak metode pelaporan data yang dilakukan oleh petugas KPU daerah ke @KPU_ID . Sebenarnya audit ini akan lebih bagus jika merupakan permintaan panitia angket @DPR_RI,” harap Fahri dengan tagar #DemiBangsa. (mys/nn)

Editor: Achmad S.

Terpopuler