Connect with us

Politik

Fahri Hamzah Minta Kaum Liberal yang Sekuler Menjelaskan Pidato Jokowi

Published

on

Presiden Terpilih RI Joko Widodo saat menyampaikan Pidato "Visi Indonesia". (FOTO: Dok. @jokowi)

Presiden Terpilih RI Joko Widodo saat menyampaikan Pidato “Visi Indonesia”. (FOTO: Dok. @jokowi)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah berharap akan muncul banyak juru bicara yang bisa menjelaskan makna Pidato Presiden Terpilih Joko Widodo tentang “Visi Indonesia” pada Minggu, 14 Juli 2019 kemarin.

Fahri berharap demikian, lantara menurut dia ada banyak yang tidak pahan maksud dari isi pidato Kepala Negara itu.

“Setelah pidato pak Jokowi saya berharap akan banyak juru bicara yang menjelaskan apa makna pidato itu…ayolah yg pinter2 muncul…sebab banyak juga yg gak paham…saya misalnya gak paham tentang “hilangnya” konsep negara hukum dalam pidato itu. Saya agak khawatir..!,” tulis Fahri di Twitter @Fahrihamzah, Senin (15/7/2019).

“Ayolah kaum liberal yang sekuler yang selama ini membela @jokowi, jadilah jubir yang baik. Bangun narasi yang bisa kita peebincangkan dan perdebatkan dong. Ayolah bela pidato #VisiIndonesia itu. Pengen dengar nyanyi kalian, agar bangsa ini segar dengan dialektika,” imbuhnya.

Inisiator Gerakan Arah Baru alias GARBI itu mengungkapkan saat Presiden menyampaikan pidato, Fahri mencoba mendengar dan membuat catatan. Catatan Fahri terkait isi pidato Presiden tersebut ia unggah di akun medsosnya. Bahkan, lanjutnya, pidato Jokowi yang berdurasi kurang dari setengah jam itu jelek dan tidak mewakili ide-ide dasar dalam bernegara.

Loading...

“Aku aja mencoba mendengar dan membuat catatan. Pidato presiden Jokowi 24 menit itu cuman segini catatannya. Bagusnya mudah dihafal tapi jeleknya pidato itu tidak bisa mewakili ide2 dasar dalam bernegara; negara hukum yang demokratis sebagai metode dasar bernegara,” cuit Fahri dengan gambar hasil catatan dirinya itu.

Menurut Fahri, cara presiden untuk sampai kepada kesimpulan “Bersatu” itu sangat berbau “pembangunanisme” yang dulu sering kita dengar sebagai Trilogi Pembangunan: stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan. Dengan versi baru 5 tahap mencapai Visi Indonesia itu semua soal pembangunan.

“Lalu, dengan landasan bahwa dunia kita semakin dinamis, presiden ingin memaksa bangsa ini untuk berubah…tanpa menjelaskan mau ke mana, lalu semua harus bersatu. Presiden memuji “oposisi dengan syarat”. Inilah yang kelak akan menjadi persoalan dan harus diperdebatkan,” tulis Fahri.

Pemerintah, lanjut eks politisi PKS itu, apapun alirannya, tidak boleh membuat syarat sepihak atas konsensus demokrasi. “Ia harus berlandas hukum. Inilah makna negara hukum yang demokratis dalam konstitusi kita. Pancasila, agama, adat ketimuran bukan milik pemerintah, ia milik bersama,” hematnya.

Dulu, kata Fahri, orde baru senang sekali memakai Pancasila untuk menyerang kiri dan kanan, juga menggunakan nilai “ketimuran” dan agama serta sopan santun untuk membungkam para pembicara yang kritis kepada pemerintah. “Ada trauma di generasi tertentu pada terminologi yang dulu kita lawan,” ujarnya.

Fahri menegaskan bahwa hal itulah yang sekali lagi harus dibicarakan. “Maka, saya mendorong para juru bicara pasangan Kokowi-KH. Ma’ruf Amin untuk menjelaskan secara lebih luas makna pidato singkat itu. Sebab ia harus dapat menjadi bahan perdebatan kita semua,” tegasnya.

Sebab, Sambungnya, Nawa cita, poros maritim dan revolusi mental sudah tidak terdengar. “Sekarang kita ingin tau kita akan dibawa ke mana; bagaimana masa depan kebebasan? Bagaimana dengan demokrasi? Apa jawaban pemerintah atas menguatnya oposisi? Itu semua PR masa depan rezim baru ini,” kata Fahri.

“Jangan dianggap mudah, sebab dalam demokrasi semua orang memang perlu makan dan pekerjaan, tapi mereka tidak mau makan dalam keadaan terkekang dalam sangkar emas pembangunan. Inilah catatan singkat saya bagi juru bicara para pemenang. Kami menunggu jawaban. Tks,” tandasnya. (red/nn)

Editor: Achmad S.

Loading...

Terpopuler