NUSANTARANEWS.CO, Jakarta — Dikabulkannya gugatan nelayan dan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta atas reklamasi Pulau F, I dan K oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta, harusnya membuka mata seluruh warga Jakarta. Dimana proyek reklamasi yang digencarkan Gubernur Non Aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bukan hanya akan menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem teluk melainkan juga akan menutup akses sosial ekonomi nelayan tradisional di pesisir Jakarta.
Selain itu, menurut Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Provinsi DKI Jakarta Fahira Idris proyek reklami juga dilingkari oleh berbagai pelanggaran hukum. Mirisnya, semua pelanggaran ini dilakukan dengan begitu leluasanya.
“Apa yang dilakukan para nelayan dan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, sebenarnya bukan sekedar agar nelayan bisa melaut lagi, tetapi agar kota ini terhindar dari bencana ekologis akibat kerakusan para pemodal,” kata Fahira dalam dalam keterangan pers yang diterima redaksi, Rabu (22/3/2017).
Baginya, apa yang diperjuangkan para nelayan sudah menyelamatkan kota dan warga Jakarta.
“Makanya, janji kerja Anies-Sandi untuk segera menghentikan Reklamasi Teluk Jakarta jika terpilih adalah sikap tegas yang tepat karena memang itulah satu-satunya solusi untuk menghentikan semua pelanggaran yang terjadi dalam proyek reklamasi,” ungkapnya.
Hal ini karena lanjut dia, penolakan Reklamasi sudah menjadi janji kerja utama Anies-Sandi jika terpilih.
“Harusnya Ahok-Djarot Kampanyekan Lanjutkan Reklamasi karena mereka sangat yakin reklamasi punya manfaat besar bahkan menguntungkan bagi kota Jakarta dan warganya. Tetapi anehnya dari amatan saya, jargon Lanjutkan Reklamasi tidak pernah muncul dalam kampanye mereka, apalagi jadi program utama!” terang dia.
Editor: Romandhon