Connect with us

Opini

Existing Kotak Kosong Kekurangan Energi

Published

on

Djoko Edhi Abdurrahman. Foto Ilustrasi: NusantaraNews.co

NUSANTARANEWS.CO – Setelah manuver Maruarar di pertandingan Bali United vs Persija, pekan lalu, Kotak Kosong tiba-tiba kempes. Kini kekurangan oksigen. Kekalahan Jokowi di pilpres 2019 sudah niscaya.

Seperti diketahui pertandingan final sepak bola piala presiden di stadion Bung Karno, menghasilkan skore 3:0. Persija mengalahkan Bali United. Pertandingan itu berubah menjadi sepak bola gajah (idiom politik), ketika Paspampres melarang Anies Baswedan masuk ke lapangan untuk memberi applaus kepada Persija, padahal Anies adalah gubernur DKI Jakarta yang diatur oleh UU Khusus Ibukota No 29/2009.

Sebelumnya, Maruarar yang Ketua Steering Commitee Piala Presiden, tak menyebut Anies dalam pidatonya. Esoknya, Maruarar menghapus nama Anies dari daftar masuk applaus. Esoknya lagi, Pampaspres melarang Anies masuk. Tiga hari proses penghilangan Anies dari eksisting UU No 29, terekam dengan detil di HP netizen, sampai Maruarar tak bisa lagi berdusta. Ia minta maaf, tapi nasi sudah jadi bubur!

Netizen gusar, sukar untuk meyatakan itu hanya respon Jack Mania, mereka membanjiri akun resmi Jokowi, pada hari pertama 260 ribu tweet, dua hari lalu sudah mencapai jutaan tweet, sedang di Instagramnya pada awal 201 K. Serem bahasa cacian mereka. Mustahil pula Jenderal Prof Tito membui sejuta orang yang berhate-speech. Sampai dengan pernyataan Megawati di Rakernas PDIP, yang mencalonkan Jokowi, serangan malah menaik dari 600.000 an ke 800.000 an. Akun yang dijaga ketat kecebong dan ahoker, tak berdaya melawan gigantisme seperti itu. Kasihan admin akun presiden itu, harus kerja berat mengendalikan serbuan.

Jika tempus dan locus peristiwa sepak bola gajah itu dihitung riset, elektabilitas Jokowi lebih melesak. Hasil riset terkini sebelum peristiwa yang saya baca, ialah Indo Barometer, sudah tak optimis, separuh undecided. Padahal sudah mobilisasi. Namun demikian, skenario Kotak Kosong waktu itu masih belum terganggu.

Desain Kotak Kosong itu sudah lama dikerjakan. Diawali oleh pertarungan Bani Islam (Anies) versus Bani Kotak (Ahok) dalam pilkada DKI Jakarta, masyarakat ibukota dibelah dua oleh demokrasi super liberal ting-votingan tersebut. Anies memenangkannya dengan skor mutlak.

Hoax menjadi tokoh sentral. UU ITE berubah dari UU untuk bisnis menjadi UU untuk politik. Dari sini semua belajar. HTI dan FPI yang banyak berperan, dibidik dengan Perpu Ormas. HTI dibubarkan, FPI waiting list.

Variabel determinasinya adalah Prabowo Subianto, sebagai penantang petahana di pilpres mendatang di kubu oposisi vs ruling party. Sistem ditukangi di parlemen. Parlemen threshold dinaikkan dari 3% menjadi 4%. Akan ada sejumlah parpol tengah yang tak sampai ke Senayan karena kursinya kurang dari 4% dikali 560 kursi. Hitung sendiri! Hanura dan PPP tampaknya tak masuk karena pecah belah. Artinya separuh dari kursinya kini niscaya lenyap karena separuh badannya sakit.

Jika memakai hasil survei, parpol yang beroleh skor 2%, jelas tak masuk. Nasdem, PAN, PKS terancam. Ringkasnya, parlemen treshold itu menguras partai tengah, tersedot ke partai besar: PDIP, Golkar, Gerindra, menyusul PKB. Suara parpol yang gagal ke Senayan, segera dibagi ke parpol baru: PSI (partai Tionghoa), Berkarya (partainya Tommy Soeharto), Perindo (partainya Hari Tanoe) dan Garuda (partainya Gus Muh). Tapi mereka tidak boleh mengajukan capres karena Presiden Treshold menggunakan angka pemilu 2014: 20% kursi. Ini segera mematikan Prabowo yang tak kebagian perahu. Jadilah dua pasang Capres: Presiden Jokowi melawan Kotak Kosong! Congrats.

Tadinya Kotak Kosong ini sudah aman. Sampai datang manuver Maruarar yang mengubah pertandingan Bali United vs Persija menjadi sepak bola gajah. Sekonyong-konyong elektabilitas Anies Baswedan mengorbit melampaui populisme Jokowi.

Dan, betul, elektabilitas Jokowi melorot sebagaimana dipapar di ILC pekan lalu. Saya suka pernyataan Michel Focault yang diperankan Rocky Gerung: “Siapa undecided itu?” Seperti Focault, Gerung hanya bertanggung jawab kepada pertanyaan, dan tidak bertanggung jawab kepada jawaban.

Untuk itu saya kutipkan Nusantaranews sebagai berikut: Presiden Joko Widodo (Jokowi) disinyalir punya infrastruktur politik yang cukup kuat untuk menghadapi Pilpres 2019. Mulai dari jaringan kelompok relawan yang masih aktif, dukungan parpol, hingga para pegiat media sosial. Namun, Presiden RI ini belum tentu bisa melaju dengan mulus di periode kedua. Sejumlah titik lemah bisa menjadi batu sandungan bagi mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Pertama, memasuki tahun keempat masa jabatannya, elektabilitas Presiden Jokowi di beberapa hasil survei belum juga menyentuh 50 persen. Bandingkan dengan presiden sebelumnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang elektabilitasnya stabil di kisaran 60 persen sebelum memasuki Pilpres. Jelas ini lampu kuning bagi Presiden Jokowi bila ingin mempertahankan jabatannya.

Direktur Eksekutif PolMark Indonesia Eep Saefullah Fatah mengatakan Presiden Joko Widodo belum “aman” dalam pemilihan presiden 2019 meski elektabilitasnya tinggi. Pasalnya, jumlah pemilih mantap Jokowi tidak mencapai angka 50 persen. Dalam survei yang dilakukan oleh PolMark Indonesia pada 13-25 November 2017, elektabilitas Jokowi ada di angka 50,2 persen, tetapi jumlah pemilih loyalnya hanya 30,5 persen.

“Jadi untuk pihak Pak Jokowi, menurut saya, memang jangan cepat-cepat pesta disiapkan, yang harus disiapkan penguatan elektabilitasnya,” kata Eep dalam konferensi pers di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Kemudian lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) juga merilis survei elektabilitas. Berdasarkan hasil top of mind, Jokowi meraih hasil 38,9%. Sedangkan Lembaga Media Survei Nasional (Median) merilis survei elektabilitas Jokowi menempati posisi teratas dengan perolehan suara 36,2%, unggul jdari Prabowo yang hanya 23,2%.

Kedua, Jokowi rentan dengan isu primordial. Kekuatan dan isu Islam politik diprediksi mewarnai Pilpres 2019 seperti yang terjadi pada pilkada Jakarta. Islam politik sendiri adalah terminologi untuk segmen pemilih yang percaya dan sangat yakin politik tak bisa dipisahkan dari agama. Sementara Jokowi pernah menyebutkan bahwa agama harus dipisahkan dari politik, dan reaksi publik pun lebih banyak kontra terhadap hal tersebut. Slain itu, tudingan anti-Islam, isu komunis, dan kriminalisasi ulama, bisa mendown grade suara Jokowi.

Ketiga, isu ekonomi juga dianggap menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan. Pasalnya, publik saat ini merasa belum puas dengan mahalnya harga sembako, naiknya BBM dan tarif listrik, meningkatnya pengangguran, serta sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Hasil survei LSI misalnya menunjukkan, sebesar 52,66 persen responden menyebutkan harga kebutuhan pokok semakin memberatkan. Sebanyak 54 persen responden menyatakan lapangan kerja sulit didapatkan. Sementara, sebanyak 48,4 persen responden mengeluh pengangguran semakin meningkat.

Keempat, merebaknya isu buruh dari negara asing, khususnya tenaga kerja asal Cina. Isu buruh negara asing ini sangat kuat resistensinya di publik. Dan, sentimen nasionalisme akan dipakai untuk melemahkan Jokowi.

Isu lain yang berpotensi jadi batu sandungan Jokowi adalah penilaian bahwa pemerintah gagal dalam penegakan hukum, HAM, dan anti korupsi. Penyebabnya karena Presiden Joko Widodo memercayakan institusi penegak hukum dipimpin dari unsur partai politik. Contohnya, Yasonna Laoly menjadi Menteri Hukum dan HAM serta M Prasetyo di posisi Jaksa Agung. Laoly merupakan kader PDIP dan Prasetyo berasal dari Partai NasDem (sekutu PDIP). Oposisi Jokowi bahkan menuding hukum di era Jokowi terkesan menjadi alat gebuk lawan politik: tajam ke pihak di seberang istana tetapi tumpul ke pihak di lingkaran kuasa.

Memang kinerja Jokowi dalam masalah pembangunan makro seperti membangun infrastruktur dinilai sebagian kalangan sebagai sebuah kesuksesan. Mulai dari jalan tol, pelabuhan hingga bandara merupakan hasil kerjanya selama 4 tahun terakhir. Akan tetapi, jika semakin banyak faktor penurun elektabilitas jokowi dan tak ada upaya perbaikan dalam setahun ke depan, maka hampir dapat dipastikan Jokowi akan kalah di 2019.

Tadi malam, dalam acara “Temu Kangen Aktivis Mahasiswa 80 dan 90” di Taman Ismail Marzuki, semua pentolan aktivis hadir, menghendaki presiden 2019 adalah seorang aktivis. “Saya kira reasonable, sepanjang dibackup Prabowo. Hotkeynya tetap Prabowo”, komentar Ahmad Yani.

*Djoko Edhi Abdurrahman (Anggota Komisi Hukum DPR 2004 – 2009, Wakil Sekretaris Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama, PBNU).

Komentar

Advertisement

Terpopuler