Berita UtamaKesehatanPeristiwaTerbaru

Evaluasi PPKM Madiun Raya, Wagub Emil Dardak Dorong Konversi Tempat Tidur Rumah Sakit

Evaluasi PPKM Madiun Raya, Wagub Emil Dardak dorong konversi tempat tidur rumah sakit.
Evaluasi PPKM Madiun Raya, Wagub Emil Dardak dorong konversi tempat tidur rumah sakit.

NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Evaluasi PPKM Madiun Raya, Wagub Emil Dardak dorong konversi tempat tidur rumah sakit. agub Jatim Emil Dardak memimpin Rakor Evaluasi Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat secara virtual, Sabtu (11/7). Rakor diikuti Forkopimda Jawa Timur beserta Bupati/Walikota Madiun Raya.

Wagub Emil mengawali paparannya terkait kondisi kasus di wilayah Madiun Raya. “Hari ini terutama yang ada di Top Ten adalah Kabupaten Magetan kemudian juga Kota Madiun dan Kabupaten Ponorogo. Semuanya diatas 400 kasus aktif,” ungkapnya.

Wagub Emil menceritakan saat ke Madiun melihat antrian IGD sedang penuh. Ia menyebut orang yang gejala ringan langsung panik kemudian datang ke IGD.

“Saya sempat ke RS Soedono, ada 24 antrian. Alhamdulilah koordinasi dengan Bupati bisa di handle oleh RS Dolopo. Mudah-mudahan rujukan ini bisa terpadu. Sehingga RS yang bisa jadi rujukan utama ini bisa memaksimalkan kasus-kasus urgen untuk dihandle,” tuturnya.

Baca Juga:  Sering Dikeluhkan Masyarakat, Golkar Minta Tambahan Sekolah SMA Baru di Surabaya

Wagub Emil menyampaikan pentingnya Rumah Sakit Joglo Dungus di wilayah Madiun Raya.

“Waktu saya kesana ternyata wilayah Madiun raya ini datanya ke rujukan Saiful Anwar. Tapi RS lapangan ini justru dapat pasien dari jauh-jauh. Padahal ini menyangga wilayah di sekitar Madiun Raya,” Ungkapnya.

Dari sisi mobilitas, Wagub Emil berharap dapat dikomplementer dengan yang lebih mikro lagi. “Menko Marves menyampaikan mobilitas itu harus 50 persen. Kalau Epidemolog bilang harusnya 70 persen. Jadi ini bagaimana cara mencapai angka itu. Perlu kita perkuat lagi,” jelasnya.

Wagub Emil meminta peran Camat sangat penting melakukan laporan harian keaktifan masing-masing Lurah atau Kepala Desa untuk melakukan pembatasan kegiatan di wilayahnya masing-masing. “Karena ada 200 ribu lebih RT se-Jawa Timur. Ini tak bisa jalan tanpa peran dari masing-masing Kepala Desa dan Lurah,” tegasnya. (setya)

Related Posts

1 of 3,049