NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Wacana media pekan ini diwarnai OTT (operasi tangkap tangan) beberapa oknum ASN (Aparatur Sipil Negara) dan pihak swasta terkait pembangunan proyek Meikarta. Dalam kasus ini, sudah ada sembilan orang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dipastikan akan menjadi terdakwa. Sebab, KPK tidak memiliki kewenangan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
Menurut Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner, Emrus Sihombing, keberhasilan KPK melakukan OTT ini mendapat dukungan dan apresiasi luas. Namun di sisi lain, kejadian OTT ini harus menjadi bahan koreksi mendasar bagi bangsa ini.
“Sebab, dari satu OTT kasus tertentu ke OTT kasus lainnya, selain menunjukkan bahwa OTT belum bisa membuat efek jera bagi perilaku koruptif lainnya di negeri ini, sekaligus membuktikan tampaknya bahwa OTT belum mampu mengurangi apalagi meniadakan perilaku koruptif di Indonesia,” kata Emrus Sihombing dalam keterangan tertulisnya, Jumat (19/10/2018).
Karena itu, lanjut dia, muncul pertanyaan mendasar, mengapa perilaku koruptif terus-menerus terjadi di tengah maraknya tindakan OTT oleh KPK? Menurut Lembaga EmrusCorner, pasti ada yang salah secara mendasar dari sistem pelayanan publik di Indonesia.
Lembaga EmrusCorner melihat persoalan mendasar terletak pada pelayanan publik oleh ASN itu sendiri. “Jadi, pada manusianya, pegawai negeri itu sendiri. Bila diselisik lebih seksama, dalam pelayanan publik oleh aparat ASN di setiap instasi pemerintah masih ada oknum belum menghayati dan melakukan revolusi mental,” sambungnya.
Baca Juga:
Kemendagri Minta ASN Pikir Ulang Maju Sebagai Caleg
Ketua Komisi I DPRD Sumenep Harap ASN Masuk Tepat Waktu
Ketika masyarakat berurusan dengan pelayanan publik di instasi pemerintah, acapkali terjadi oknum ASN berperilaku seperti “tuan”. “Sekali lagi saya sebut seperti “tuan baginda raja” yang “disembah” dengan bawaan “upeti”. Sangat menyedihkan. Mereka ini berperan sebagai pemilik instasi pemerintah, di mana mereka bekerja,” ujar Emrus.
Sederhana melihatnya kata dia, dengan memperhatikan gaya komunikasi oknum ASN dalam melayani publik, seperti penggunaan bahasa tubuh, cara memandang, gaya berdiri, tekanan suara, respon yang berbelit-belit dan sebagainya. Semua itu memposisikan ASN sebagai lebih dominan dalam menentukan proses komunikasi pelayanan.
“Inilah yang mendorong terjadinya penyimpangan dalam pelayanan publik di Indoensia. Padahal, sebenarnya sudah ada role model gaya komunikasi pelayanan publik yang baik,” kata dia.
Tampaknya yang ASN lupakan bahwa pemilik yang sesungguhnya semua instansi pemerintah adalah semua rakyat Indonesia, dan terutama publik yang berurusan dengan lembaga tersebut. Bukan ASN yang bertugas di instasi tersebut menjadi pemilik. Birokrat ASN itu hanya melayani dan memberi solusi ketika rakyat mengalami berbagai persoalan pelayanan publik. Sangat tidak boleh ASN menjadi bagian dari masalah pelayanan publik.
“Oleh karena itu, peristiwa OTT oknum terkait dengan pembangunan Meikarta, harus menjadi pintu masuk bagi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) melakukan revolusi mental dan mendasar dalam sistem pelayanan publik di seluruh instasi pemerintah di tanah air secara sistematis, terstruktur dan masif,” ujarnya.
Untuk itu, Lembaga EmrusCorner, menyarankan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) agar melakukan kajian kepada satu atau dua unit terdepan pelayanan publik dari suatu kementerian yang langsung berhadapan dengan pelayanan publik.
Editor: Romadhon
