Connect with us

Hukum

Empat Anggota Polri Mangkir, KPK Siap Jemput Paksa

Published

on

Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati mengkonfirmasi keempat saksi tersebut belum juga hadir di KPK/NUSANTARANEWS.CO/Rere Ardiansah

Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati/NUSANTARANEWS.CO/Rere Ardiansah

NUSANTARANEWS.CO – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota Polri pada Selasa (7/6/2016) hari ini. Keempat orang tersebut adalah Fauzi Hadi Nugroho, Dwianto budiawan, Ari Kuswanto, dan Andi Yulianto. Mereka akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka pemberi hadiah atau janji terkait pengajuan peninjauan kembali pada PN Jakarta Pusat, yakni Doddy Aryanto Supeno (DAS).

Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati mengkonfirmasi keempat saksi tersebut belum juga hadir di KPK. Ia menegaskan, KPK tidak akan tinggal diam dan menyatakan siap menjemput paksa sesuai aturan di undang-undang. “Dan karena ini sudah panggilan yang kedua, maka panggilan berikutnya nanti bisa dijemput paksa,” tutur Yuyuk di Jakarta, Selasa, (7/6/2016).

Menurutnya, pemanggilan paksa adalah kewenangan dari penyidik. Selama penyidik belum merasa hal itu diperlukan, maka tidak akan dilakukan. Meski begitu, Yuyuk hanya mengimbau supaya para saksi itu tidak dijemput paksa. Dia menyatakan penyidik akan mengatur jadwal menyesuaikan kegiatan saksi apabila memang sangat sibuk. Penjadwalan tersebut, kata dia melalui koordinasi dengan Kapolri Badroddin Haiti.

“Kami akan mengupayakan untuk berkoordinasi lagi dengan Kapolri. Sesuai dengan kemarin juga kami menyampaikan panggilannya juga atas sepengetahuan Kapolri dan akan ada koordinasi lagi untuk pemeriksaan selanjutnya,” tambah Yuyuk.

Lebih lanjut, Yuyuk mengatakan bahwa keempat anggota Polri ini merupakan ajudan dari Nurhadi. Jadi, salah satu alasan pokok KPK berkukuh memeriksa keempat anggota Polri itu lantaran mereka semua diduga mengetahui gerak-gerik Nurhadi melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Loading...

“Keempatnya diperiksa karena kami menduga anggota polri itu mengetahui apa hal-hal yang terkait dengan kondisi dan lingkungan dirumah dan apa yang dilakukan dia terkait dengan kasus ini. Iya dia diperiksa sebagai saksi DAS, jadi dia diduga mengetahui beberapa hal yang berkaitan dengan Nurhadi,” ungkapnya.

Baca Juga:  Dokumen Visi Misi Capres 2019 Disebut Hanya Sekadar Janji Kampanye Belaka

Pantauan nusantaranews.co di lokasi, Presdir Paramount Enterprise International Ervan menyambangi Gedung KPK, padahal namanya tidak tercantum dalam jadwal pemeriksaan. “Iya memang tidak ada diperiksa, tapi Ervan diperiksa sebagai pemeriksaan lanjutan untuk tersangka DAS,” katanya.

Kasus dugaan gratifikasi ini bermula setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Panitera Sekretaris (Pansek) dari PN Jakarta Pusat berinisial EN (Edy Nasution) dan dari Pihak swasta berinisal DAS (Doddy Arianto Supeno), pada Rabu, (20/4/2016) silam. Dalam OTT tersebut, KPK menyita uang sebesar Rp 50 juta. Uang tersebut diduga untuk permohonan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) yang tengah diajukan oleh salah satu perusahaan properti di PN Jakarta Pusat. Saat ini perusahaan tersebut tengah terlibat kasus hukum di PN Jakarta Pusat.

Usai melakukan OTT dan melakukan penggeledahan di empat tempat berbeda dan menemukan barang bukti yang kuat, EN dan DAS pun ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya ditetapkan sebagai perantara lantaran keduanya diduga merupakan perantara dari penyuap dan penerima. Atas perbuatannya, Edy sebagai perantara penerima suap disangkakan dengan Pasal 12 huruf a dan atau huruf b dan atau pasal 13 UU tindak pidana korupsi (Tipikor) Nomor 31 thn 1999 sebagaimana telah diubah di UU Tipikor Nomor 20 tahun 2001 Juncto pasal 64 KUHPidana Juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.

Sedangkan Doddy sebagai perantara pemberi disangkakan dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a Pasal 5 ayat (1) huruf (b) dan atau pasal 13 UU tipikor Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah di UU Tipikor Nomor 20 Tahun 2001 Juncto pasal 64 KUHPidana Juncto pasal 5 ayat 1 ke 1 KUHPidana. (ResF/Ed)

Loading...

Terpopuler