Connect with us

Berita Utama

Dukungan Penuh Dari DPRD Jatim, Realisasi Pendapatan Daerah Jatim Tembus 104,94 Persen

Published

on

Dukungan penuh dari DPRD Jatim, realisasi pendapatan daerah Jatim tembus 104,94 persen.

Dukungan penuh dari DPRD Jatim, realisasi pendapatan daerah Jatim tembus 104,94 persen.

NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Dukungan penuh dari DPRD Jatim, realisasi pendapatan daerah Jatim tembus 104,94 persen. Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak mengatakan di tahun 2020 selama pandemi meningkat realisasi pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran (TA) 2020 tercatat sebesar Rp. 31,631 Triliun lebih atau 104,94 persen. Capaian ini melebihi dari jumlah yang ditargetkan sebesar Rp. 30,142 Triliun.

“Alhamdulillah, meskipun tahun lalu kita semua dalam kondisi pandemi Covid-19 tapi realisasi pendapatan daerah Provinsi Jatim justru melebihi target yang diharapkan, bahkan lebih dari 100 persen,” jelas pria yang juga politisi partai Golkar ini saat dikonfirmasi di Surabaya, Senin (14/6).

Dikatakan Sahat, keberhasilan tersebut, merupakan hasil support dari DPRD Jatim dalam mendukung roda pemerintahan gubernur Khofifah selama memimpin Jatim.

“DPRD Jatim selalu mensupport penuh langkah-langkah yang diambil gubernur Khofifah sehingga realisasi pendapatan bisa meningkat. Tak gampang bisa meningkatkan pendapatan disaat masa-masa sulit sekarang,” jelas pria yang juga sekretaris Golkar Jatim.

Dibeberkan oleh Sahat, realisasi belanja dan transfer daerah Provinsi Jatim Tahun Anggaran. 2020 sebesar Rp. 32,286 triliun atau 93,41 persen. Belanja daerah ini meliputi Belanja Operasi (Rp. 23,1 Triliun), Belanja Modal (Rp. 1,9 Triliun), dan Belanja Tidak Terduga/BTT (Rp. 1 Triliun). BTT ini sendiri sebagian besar digunakan untuk penanganan Covid-19.

Sedangkan realisasi transfer meliputi transfer/bagi hasil pendapatan kepada kab/kota sebesar Rp. 5,457 Triliun serta transfer bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya sebesar 692 miliar rupiah.

Sekedar diketahui, laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 ini sendiri telah mendapatkan opini dari BPK-RI yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian ini adalah opini WTP yang kesepuluh bagi Pemprov Jatim. Dimana dalam prosesnya tidak terlepas dari sinergi Pemprov dan dukungan segenap DPRD Jatim. (setya)

Baca Juga:  Mardani Sebut Ide Pemindahan Ibu Kota Negara Masalah Sangat Serius

Loading...

Terpopuler