Dukungan Kepala Daerah Bukan Jaminan Kemenangan Jokowi

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Pemilu 2019, Prabowo Subianto-Sandiaga Solahuddin Uno dan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin. (Foto: Istimewa)

NUSANTARANEWS.CO, Ponorogo – Dalam hajatan Pemilu Presiden di Indonesia ada asumsi umum yang melekat di benak elit politik jika kepala daerah mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap perolehan suara calon atau suara partai dalam pemilu.

Diketahui, tak sedikit kepala daerah yang berbondong-bondong menyatakan dukungannya kepada Joko Widodo menghadapi Pilpres 2019.

“Namun jika kita melihat data pilkada mulai tahun 2005-2018, hampir dapat disimpulkan bahwa pengaruhnya tidak terlalu kuat. Contoh terkini adalah pilgub Jawa Timur, di mana suara Gus Ipul-Puti rontok di sebagian besar daerah yang bupati/walikotanya berasal dari partai pengusungnya,” ujar praktisi politik asal Ponorogo, Supriyanto, Rabu (26/9/2018).

Menurutnya, di panggung politik internasional hal tersebut juga bisa terjadi. Dia mencontohkan dalam Pilpres Amerika Serikat tahun 2016, yang mengejutkan banyak fihak.

“Hampir semua media dan survei mengunggulkan Hillary Clinton akan menang. Tak tanggung-tanggung, Presiden AS Barack Obama menjadi jurkam kampanye Hillary Clinton,” imbuhnya.

Supriyanto menilai, kekalahan Hilary di Pemilu AS lebih banyak disebabkan kondisi ekonomi Amerika terpuruk, penganguran meningkat, sektor industri tidak berkembang bahkan banyak industri yang tutup, dan lainya.

“Intinya rakyat AS merasa hidupnya lebih susah. Di bawah komando Presiden Obama dari Partai Demokrat kondisi ekonomi AS merosot, sehingga mendorong Donald Trump, capres dari Partai Republik memenangkan pertarungan,” paparnya.

Mantan Ketua DPC PDIP Ponorogo ini melanjutkan, bahwa dalam pemilihan langsung, rakyat akan lebih berdaulat dalam menentukan piliahan mereka sendiri.

“Dukungan kepala daerah akan efektif jika capres-cawapres yang di-endorsement-nya (didukungnya) dipersepsikan oleh publik sebagai pemimpin yang berhasil, terutama dalam membangun perekonomian nasional, lebih khusus ekonomi mikro yang menyentuh kehidupan masyarakat secara langsung,” terang mantan anggota fraksi PDIP DPRD Jawa Timur ini.

Saat ini, kata dia, perekonomian Indonesia dirasa kurang prospektif bagi masyarakat menengah ke bawah. Rakyat harus menanggung beban kenaikan harga BBM, kenaikan tarif listrik, kenaikan pajak, pengangguran, masuknya tenaga kerja asing dan persoalan lainnya.

“Diperparah dengan semakin sulitnya usaha kecil memperoleh keuntungan, serta penurun berbagai harga komoditas hasil pertanian,” katanya.

Supriyanto mengatakan beban rakyat yang semakin berat, sudah barang tentu sedikit-banyak akan melukai perasaan hati rakyat.

“Pada gilirannya rakyat akan mengalihkan pilihannya ke calon lain. Ini adalah tantangan terbesar Jokowi. Sebagai capres incumbent (petahana), lawan terberat Jokowi adalah kinerja. Jika kinerjanya dipersepsikan positif kemungkinan akan terpilih kembali, namun sebaliknya jika dipersepsikan negatif kemungkinan besar tidak akan terpilih kembali,” bebernya.

Dengan demikan menurutnya, dukungan kepala daerah kepada pertahana tidak terlalu penting dan signifikan. “Rakyat lebih menilai kinerja pertahana, dari pada menilai siapa saja kepala daerah yang di belakangnya,” tukasnya.

Pewarta: Muh Nurcholis
Editor: Banyu Asqalani