Hukum

Dukung Jokowi, Banser Minta Aparat Lakukan Perluasan Wilayah Sisir Anasir PKI

NUSANTARANEWS.CO – Kepala Satuan Kordinasi Nasional Barisan Ansor Serbaguna (Satkornas Banser) Alfa Isnaini mendukung sikap tegas presiden Joko Widodo menyikapi secara tegas pihak-pihak yang mempublikasikan simbol-simbol PKI secara sengaja. Menurutnya, hal itu menunjukkan pemerintah memiliki perhatian terhadap kekhawatiran masyarakat akan kebangkitan PKI.

Kendati demikian Alfa menghimbau agar pihak aparat diseluruh daerah di Indonesia dapat menjalankan perintah presiden. Sehingga, kata dia, perlu adanya pemastian bahwa di Indonesia benar-benar bersih dari berbagai anasir PKI.

“Harus diperluas. Jangan-jangan oknum yang mempublikasikan simbol-simbol PKI itu tidak hanya di blok M, Jakarta. Dan itu harus diproses betulan,” ujar Alfa saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (14/5/2016).

Alfa menyampaikan sudah selayaknya negara berwibawa dihadapan para oknum PKI yang masih ingin membangun pengaruhnya di Indonesia. Aparat, kata dia, tidak perlu was-was apabila ditemukan berbagai aktifitas mencurigakan yang memiliki asosiasi dengan PKI.

“Karena Undang-Undangnya sudah ada mengenai persoalan-persoalan menyangkut hal itu,” ucapnya.

Baca Juga:  Patuhi Himbauan Polres Nunukan, Warga Tak Jadi Lakukan Unjuk Rasa

Seperti diketahui, Sebelum rapat paripurna Kabinet Kerja di Istana, Jokowi sempatkan diri memanggil Kapolri, Jaksa Agung, Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) dan Panglima TNI (diwakili KASAD) guna membicarakan rumor munculnya beragam bentuk kegiatan terkait komunisme, baik di media sosial maupuan di tengah-tengah masyarakat, Selasa (10/5/2016) siang.

Jenderal Badrodin Haiti, Kapolri, menyampaikan kepada awak media bahwa dalam pertemuan tersebut Prsiden meminta para penegak hukum untuk melakukan tindakan terhadap aktivitas-aktivitas yang menunjukkan identitas PKI atau komunisme.

“Kami dengan Jaksa Agung, Kepala BIN dan Panglima TNI yang diwakili KASAD, dipanggil Bapak Presiden terkait komunisme. Kami dimitan untuk menyikapi maraknya aktivitas dan beberapa atribut yang menunjukkan identitas PKI ataupun komunisme yang belakangan ini meningkat. Oleh karena itu Bapak Presiden tadi sudah jelas menyampaikan gunakan pendekatan hukum,” ungkap Badrodin seusai rapat di Istana Negara. (Ahmad)

Related Posts

1 of 1.003