NUSANTARANEWS.CO – Guru Besar Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Arskal Salim, mengungkapkan bahwa setidaknya ada dua alasan kenapa kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lampau tidak kunjung terselesaikan.
Pertama, menurut Arskal, ialah tidak adanya “Political Will” dari Pemerintah untuk menuntaskan kasus-kasus tersebut. “Kasus HAM masa lalu ini masalah yang sensitif dan bisa timbulkan kerugian stabilitas politik yang mahal harganya. Ini tidak mudah bagi Pemerintah yang berkuasa sekarang,” ungkapnya dalam diskusi ‘Menagih Nawa Cita: Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK’ di Ruang Diorama UIN Syarif Hidayatullah, Tangerang Selatan, Kamis (20/10).
Yang kedua, lanjut Arskal, adalah menurunnya tekanan-tekanan dari dunia Internasional terkait penyelesaian kasus-kasus HAM tersebut. Pasalnya, tekanan dari dunia Internasional seringkali bisa menyelesaikan segala permasalahan yang ada.
Ia pun membandingkan dengan era Presiden Soeharto dulu. Pada tahun 1990an, menurutnya, Soeharto mengalami tekanan yang berat dari dunia Internasional, bahkan hingga ia harus melakukan negosiasi-negosiasi agar keluar dari tekanan tersebut.
“Tekanan itu sudah meredup, tidak seperti dulu. Hari ini karena semua negara lagi sibuk dengan masalah-masalahnya sendiri, sehingga tekanan-tekanan Internasinal harus diakui sudah menurun,” ujarnya.
Oleh karena itu, Arskal menambahkan, Pemerintah harus bisa menyelesaikannya secara mandiri. Bukan saja demi martabat Bangsa Indonesia, tapi juga demi masa depan para generasi penerus agar bisa terlepas dari belenggu masa lampau.
“Kita harus berani buka bahwa ada yang terjadi di masa silam, harus kita akui itu. Begitu juga harus ada keterbukaan dan kerelaan untuk mengakui fakta-fakta yang terjadi. Disinilah tantangan besar bagi Bangsa Indonesia yang dikenal sebagai bangsa penuh kepribadian,” katanya. (Deni)
