Connect with us

Lintas Nusa

DPRD Sumenep Tuding Disbudparpora Setengah Hati Kelola Pantai Lombang

Published

on

Pantai Lombang di Kecamatan Batang-Batang Sumenep Madura. Foto: Mahdi Alhabib/NusantaraNews

NUSANTARANEWS.CO, Sumenep – Menyambut Visit Year 2018 Pantai Lombang Sumenep tidak ada inovasi bahkan stagnan, infrastruktur menuju lokasi wisata yang ada di Kecamatan Batang-batang terlihat rusak.

Masdawi, Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur menuding Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) tidak visioner dalam mengelola wisata. Buktinya, sampai detik ini belum memiliki masterplan pengelolaan wisata khususnya di Pantai Lombang.

Tempat wisata bahari yang dikelola pemerintah tersebut tidak ada perkembangan apalagi inovasi wisata. Termasuk, belum ada penambahan fasilitas di lokasi wisata.

“Ini bukti bahwa pemerintah dalam hal ini Kepala Dinas Disbudparpora tidak visioner dalam mengelola wisata bahari. Dari segi fasilitas jauh kalah dengan tempat wisata yang dikelola pihak swasta,” terang politis Partai Demokrat tersebut, Sabtu (3012/2017).

Pantai Lombang di Kecamatan Batang-Batang Sumenep Madura. Foto: Mahdi Alhabib/NusantaraNews

Pantai Lombang di Kecamatan Batang-Batang Sumenep Madura. Foto: Mahdi Alhabib/NusantaraNews

Menurutnya wisata plat merah tersebut tidak tampak ada home stay, ruko, tempat parkir memadai atau fasilitas lainnya. Dari dulu sampai saat ini tetap saja pemandangan yang sama. Seharusnya master plan pembangunan wisata Lombang lebih baik harus dilakukan, sehingga tertata. Masyarakat tidak kebingungan mengelola lahanya. Padahal, dalam RT RW sudah di lokasi Pantai Lombang masuk kawasan wisata.

“Saya yakin, jika fasilitas yang disajikan tidak ada perubahan maka pengunjung akan mencari tempat wisata yang lain,” ucap wakil rakyat ini.

Masdawi mengklaim, jika tidak ada master plan yang jelas, maka bisa jadi nantinya akan beralih menjadi tambak udang. Sebab, khusunya di Kecamatan Batang-batang banyak lahan yang dikelola investor untuk tambak udang.

Sementara itu, Kepala Disbudparpora Sumenep Sufiyanto membantah jika dianggap stagnan. Pembangunan dan inofasi sudah dilakukan, pihaknya juga menunggu Perda RIPARKAB disahkan.

Baca Juga:  Seorang Warga di Sumenep Tewas Usai Dianiaya Tetangga Sendiri

“Jika RIRAPKAB disahkan infrastruktur untuk 2018 kemungkinan akan dilakukan perbaikan,” katanya.

Pewarta: Mahdi Alhabib

Loading...

Terpopuler