NUSANTARANEWS.CO, Sumenep – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep mendesak Pemerintah Desa (Pemdes) memaksimalkan keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sehingga dengan dikucurkan dana desa (DD) dari pemerintah pusat betul betul dirasakan oleh masyarakat desa melalui pemberdayaan ekonomi.
Menurut Hosaini Adhim, anggota Komisi I DPRD Sumenep, BUMDes sebagai salah satu unit usaha desa yang dikelola dan diperuntukkan untuk masyarakatnya. Apalagi, perusahaan milik desa merupakan program perioritas oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). Sehingga, keberadaan BUMDes harus bisa dijadikan media untuk kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa.
“Kepala Desa di Sumenep harus serius dalam rangka pengembangan ekonomi kerakyatan melalui BUMDes,” katanya, Rabu (17/7/2019).
Keberadaan dana desa yang dikucurkan kepada sejumlah desa di Sumenep melalui dana transfer dari APBN ke rekening desa harus mendorong pengembangan ekonomi kerakyaktan dan pemberdayaan masyarakat.
Oleh sebab itu pengurus BUMDes harus kreatif dalam pengembangan usaha, dalam hal ini usahanya harus mengacu kepada potensi maupun produk unggulan di desa. Sehingga, keberadaan BUMDes akan mudah dan bisa langsung memiliki jenis usaha. Sebab, keberadaan BUMDes tentu saja sudah berorientasi kepada hasil.
“BUMDes harus menjadi tumpuan ekonomi masyarakat desa, agar keberadaannya dapat memberikan solusi kepada warga,” terang politis PAN itu.
Dia menyarankan agar BUMDes betul-betul melibatkan masyarakat secara umum. Hindari pembentukan pengurus hanya karena sekadar ada ikatan kekeluargaan dengan kepala desa. Bagi kami yang terpenting memilih pengurus yang mempunyai sumber daya manusia yang mempuni.
“Kepala desa harus profesional dalam pembentukan BUMDes, karena badan usaha itu layaknya perusahaan yang harus dikelola oleh orang yang mempunyai SDM yang cukup, memilih pengurus bukan sekedar faktor kedekatan kekeluargaan,” harapnya.
Pewarta: Danial Kafi
Editor: Eriec Dieda
