NUSANTARANEWS.CO, Nunukan – DPRD Nunukan protes karena pokir tak terakomodir. Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan Kalimantan Utara menyatakan tak mau terlibat dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) akibat mereka tak menemukan pokok-pokok fikiran hasil penjaringan reses dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) 2021.
Protes tersebut mengemuka dalam rapat anggaran antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Nunukan di ruang sidang Ambalat gedung DPRD Nunukan.
“Ketikan buku setebal ini kok bisa pokir DPRD gak ada yang masuk satupun, yang buat ini manusia apa robot? Berdasar UU 23 Tahun 2014, DPRD itu mitra Pemerintah, kok hasil penjaringan aspirasi kami tidak diakomodir?” tanya politisi Perindo Amrin Sitanggang.
Amrin mengatakan, justru ia mendengar banyak selentingan yang menyudutkan anggota DPRD, padahal bagaimanapun negara ini berjalan oleh politik, demikian juga untuk menghasilkan pokok-pokok fikiran (Pokir), dihasilkan dari rangkaian tak sebentar, harus melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa, kecamatan hingga tingkat kabupaten.
“Sering saya tanya OPD, bagaimana pokir kami? Dijawab itu Bappeda yang urus, begitu saya tanya Bappeda katanya OPD yang atur, yang benar yang mana? Kalian gak pernah hargai anggota dewan, minimal sebiji dua biji adalah, Kabupaten Nunukan itu bukan satu kecamatan saja, ini gak pernah adil,” katanya kecewa.
Amrin mempertanyakan, jalan usaha tani yang selalu tak terakomodir, begitu juga untuk usaha perkebunan yang kurang mendapat perhatian, padahal dua item tersebut merupakan point penting untuk kelangsungan masyarakat khususnya wilayah di daerah pemilihan tiga Nunukan yang bergantung dengan keberadaan perusahaan dalam mencukupi keseharian mereka.
“Menurut saya ketimbang bagi-bagi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp.600.000 ribut sekampung, mending buat bangun jalan tani, jelas hasilnya, manfaatnya nyata, ini yang ada bangun kantor sana sini, apa itu? Bilang kebijakan anggaran, bijak apa? Saya tidak mau bahas ini kalau tidak masuk itu Pokir,” tegasnya.
Sikap ini diamini dan didukung sejumlah anggota dewan lain, baik Andi Mutamir, Adama, Andre pratama, Joni Sabindo, juga Gat Khaleb yang langsung mengambil sikap tegas, Gat juga menegaskan tidak akan mau melanjutkan membahas KUA PPAS karena dari sektor PU, Wilayah Krayan tidak terakomodir pembangunan.
“Saya menyampaikan rasa keprihatinan, buku setebal ini tidak ada sebijipun membahas pembangunan untuk Krayan Selatan, tahun lalu sama modelnya begini, saya tak bisa maklumi ini barang, kalau tidak ada perubahan saya gak mau bahas ini barang, tolong diperhatikan agar setiap kecamatan minimal adalah sebiji dua biji kegiatan, jangan hanya fokus ke kecamatan tertentu,” katanya. (ES)
