NUSANTARANEWS.CO, Nunukan – DPRD Nunukan minta pemerintah prioritaskan pembangunan insfratruktur pertanian. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan, Kaliamantan Utara (Kaltara) meminta kepada Pemerintah Daerah agar memprioritaskan pengalokasian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021. Hal tersebut diusulkan oleh Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional pada Rapat Paripurna bertajuk Pemandangan Umum Fraksi Fraksi DPRD Nunukan terhadap nota penjelasan APBD 2019 yang digelar di gedung parlemen Nunukan, Senin (29/6).
“Banyaknya sarana vital di Nunukan yang sampai saat ini belum maksimal bahkan ada yang belum tersentuh. Untuk itu kami kami kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan agar memprioritaskan infratruktur pada sector-sektor yang vital tersebut,” ujar Anggota Fraksi, Joni Sabindo saat membacakan pandangan fraksinya.
Joni Sabindo mengingatkan bahwa minimnya insfrastruktur terutama akses jalan bagi para petani akan membuat lambannya roda perekonomian di perbatasan. Hal tersebut dapat dilihat bahwa sampai saat ini bahan pangan untuk masyarakat Nunukan masih bergantung pada pasokan dari daerah lain
“Dengan adanya Insfratruktur yang memadai akan mempermudah para petani dalam mendistribusikan hasil panennya kepada para konsumen atau ke pasar,” tandasnya.
Selain infratruktur, hal yang menjadi sorotan DPRD adalah belum terbayarnya proyek tahun 2011 hingga saat ini. Terhitung dua fraksi yang menanyakan persoalan ini yaitu Fraksi Demokrat dan Fraksi Partai keadilan Sejahtera (PKS).
Fraksi PKS melalui juru bicaranya Inah Anggraini, meminta penjelasan masalah ini, bagaimana bisa Pemkab terkesan abai membayar hutang kepada kontraktor, padahal kegiatan sudah selesai dilakukan sejak 8 tahun lalu.
“Meminta penjelasan kepada Pemda Nunukan terkait realisasi 100 persen terhadap hutang kegiatan tahun 2011 dengan judul kegiatan pembangunan jalan Maspul – Lodres yang mana baru dibayarkan tahun 2019,”ujarnya
PKS juga meminta penjelasan kepada pemda Nunukan terkait banyaknya program kegiatan yang realisasinya di bawah 50 persen terutama yang ada di dinas PUPR. Terlebih pada kenyataannya realisasi pendapatan yang bersumber dari PAD masih belum mencapai target yang diharapkan sehingga dibutuhkan kreatifitas dan inovasi untuk bisa menambah PAD.
“PKS meminta Pemerintah Daerah agar fokus pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), karena dari data yang ada Pemda Nunukan menempati posisi kelima di lima kabupaten yang ada di Kalimantan utara,” imbuhnya.
Sementara dari Fraksi Demokrat ditegaskan juru bicaranya Saleh, Pemkab harus memberikan penjelasan masuk akal terhadap adanya pembayaran hutang proyek tahun 2011 yang baru saja dilunasi di tahun anggaran 2019.
Penjelasan tersebut dibutuhkan sebagai langkah transparansi dan memudahkan tugas pengawasan yang dilakukan DPRD sebagai mitra dan lumbung aspirasi masyarakat.
“Fraksi Demokrat meminta penjelasan kepada Pemda Nunukan terkait adanya hutang 2011 yang dibayarkan 2019,” katanya.
Selebihnya adalah apresiasi atas kinerja Pemkab Nunukan yang menorehkan prestasi gemilang dalam kinerja dan pengelolaan keuangan yang dibuktikan dengan raihan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berkorelasi linier dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain sorotan yang disuarakan, seluruh Fraksi baik Demokrat, PKS, Hanura, Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional, Fraksi Gerakan Karya Pembangunan di DPRD Nunukan juga memberikan pujian serta berharap peningkatan kualitas dari pencapaian Pemda Nunukan dari sejumlah sektor, masing-masing, penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,60 persen dari tahun 2018, tingkat pengangguran terbuka menurun sebesar 0.94 persen, dari tahun 2018, laju Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat 0,56 persen dan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 1,48 persen dari tahun 2018. (ES)
