NUSANTARANEWS.CO, Nunukan – Menyikapi aspirasi para Pengusaha atau Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) di Nunukan terkait masuknya BBM dari Malaysia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan menggelar Rapat Dengar Pendapat pada Jumat 3 Februari 2023.
Dalam kesempatan tersebut, salah satu pemilik APMS , Yuliana mengungkapkan beberapa poin keluhan mengenai masuknya BBM Malaysia ke Indonesia: Pertama yaitu mengenai omset pengambilan BBM di SPBU yang menurun drastis dimulai dari November 2022 berlanjut sampai pada bulan Januari 2023
Tak tanggung – tanggung, Yuliana menuturkan bahwa penurunan bahkan mencapai angka 70 persen. Yang dulunya bisa mengambil stok BBM sebanyak 300 ton perbulan, kini APMS miliknya hanya mengambil 120 ton saja.
“Turunnya pengambilan ini, tentu berpengaruh pada omzet pajak juga, termasuk pajak angkutan. Jadi imbasnya bukan hanya ke pengusaha, melainkan ke negara,”jelasnya
Selain itu, banyak juga pengusaha Pertashop yang mengambil stok di APMS Sebatik, mulai menutup usahanya, karena tidak mampu bersaing dengan harga bensin Malaysia yang jauh lebih murah.
Di Pulau Sebatik, Bensin dengan RON 98 atau kelas Pertamax Turbo, dijual eceran Rp 10.000/liternya. Sementara Pertamax, di APMS dibanderol Rp 13.300/liter, dan akan menjadi Rp 15.000/liter di tingkat pengecer.
“Kami mohon ini disikapi serius. Bukan tidak mungkin, akibat murahnya bensin Malaysia, Pertamina akan mengurangi suplay untuk Nunukan dan berimbas jauh pada kenaikan bahan pangan dan lainnya kalau terus terjadi,” kata Yuliana.
Rapat membahas murahnya BBM Malaysia yang ternyata merugikan pengusaha BBM Pertamina ini, dipimpin ketua Komisi III DPRD Nunukan Hamseng, menghadirkan Polisi dan TNI AL.
Mewakili Kapolres Nunukan AKBP Taufik Nurmandya, AKP Syaifuddin Hamzah mengatakan, Pertamina seharusnya melihat kasus di perbatasan ini sebagai pekerjaan rumah.
Pemerintah daerah juga harus memberi batasan, mencatat item apa saja yang diperbolehkan dan barang barang Malaysia harus masuk lewat mana saja. Jika pemetaan tersebut sudah selesai, maka aparat keamanan akan maju sebagai langkah terakhir dalam perkara penindakan.
“Kita semua paham karakteristik Nunukan yang merupakan perbatasan RI–Malaysia. Tidak semua bahan pokok terpenuhi dari pusat, dan mayoritas masyarakat kita hidup dengan barang Malaysia. Mohon dirumuskan dulu hal yang sekiranya berefek pada gejolak sosial ekonomi, dan aparat, selalu menjadi langkah akhir dari semuanya,” ujarnya.
Pimpinan rapat, Hamseng juga mengakui, butuh waktu, tenaga dan pemikiran serius menanggulangi barang Malaysia yang memang sudah kadung ada dan jauh lebih diminati warga perbatasan ketimbang produk lokal.
“Kita akan coba bahas masalah ini di Forkopimda, kita bicarakan dengan semua stakeholder. Selanjutnya, kita kembali menggelar rapat, dengan mengundang BPH Migas, Pertamina, juga Bea Cukai,” kata Hamseng. (ES)
