Berita UtamaEkonomiLintas NusaTerbaru

DPRD Nunukan Gelar RDP Tentang CSR dan Transparansi Anggaran Covid-19

DPRD Nunukan gelar RDP tentang CSR dan transparansi anggaran Covid-19
DPRD Nunukan gelar RDP tentang CSR dan transparansi anggaran Covid-19/Foto: RDP antara DPRD Kabupaten Nunukan, Mahasiswa dan Pemda Nunukan, Rabu (27/7).

NUSANTARANEWS.CO, Nunukan – Sebagai upanya dalam menampung aspirasi dari Aliansi Mahasiswa yang dimotori Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) Nunukan,  DPRD Kabupaten Nunukan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Rabu 27 Juli 2022.

Dalam RDP yang membahas tentang transparansi pengelolaan dana CSR dan transparansi penggelolan anggaran Covid-19 tersebut, DPRD juga mengundang Pemerintah Daerah Nunukan melalui Bagian Ekonomi dan Dinas Kesehatan

Diketahui, para Mahasiswa menyoroti alokasi dana CSR dari perusahaan -perusahaan yang selama ini beroperasi di Kabupaten Nunukan. Menurut mereka, selama ini alokasi dana CSR kurang tepat sasaran.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Andi Krislina menilai Pemerintah telah cukup baik mengalokasikan CSR dan salah satunya adalah dengan dibangunnya Paras Perbatasan.

“Pemerintah selama ini sudah berupaya sangat baik dalam mengalokasikan CSR. Kita lihat saja keberadaan Pasar Perbatasan yang saya lihat cukup efektif dalam membangkitkan geliat perekonomian masyarakat,” tuturnya.

Baca Juga:  Rawan Penyimpangan, Gus Fawait Edukasi Istilah Kiai dan Gus

Sedangkan Anggota DPRD Kabupaten, Gat, Spd menilai, memang selama ini sasaran pengalokasian dana CSR kurang maksimal.

Sebagai contoh, selama ini perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Nunukan sebagian besar beroperasi di wilayah CDOB Kabudaya. Akan tetapi selama ini masyarakat di wilayah tersebut belum maksimal merasakan adanya CSR.

“Kita kan kasihan dengan masyarakat di Kabudaya. Bagaimana tidak, hasil alamnya dikeruk sementara masyarakat di sana sangat minim menikmati CSR,” tandasnya.

Sementara terkait transparansi pengelolaan dana Covid-19, DPRD dan Mahasiswa sepakat agar Pemda Nunukan dapat lebih transparan. Termasuk minta segera dilakukan pembayaran insentif kepada tenaga kesehatan yang sampai saat ini masih tertunda.

Menyikapi aspirasi dan dan setelah mendengar jawaban Kabag Ekonomi dan perwakilan Dinas Kesehatan, DPRD Kabupaten Nunukan mengeluarkan rekomendasi sebagai berikut:

  1. Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Nunukan wajib membayar CSR. Hal tersebut sejalan dengan visi misi daerah. CSR harus diberikan untuk masyarakat diwilayah perusahaan tersebut beroperasi sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat di sekitar perusahaan itu berlokasi
  2. Perusahaan wajib menyampaikan laporan penyaluran CSR kepada pemerintah daerah dan laporan tersebut ditembuskan kepada DPRD. Karena DPRD dalam fungsi pengawasan juga harus tahu tentang Perusahaan-perusahaan yang tertib memberikan laporan CSR dan agar DPRD juga tahu berapa besar CSR yang disalurkan.
  3. Pemda melalui Cabang ekonomi dalam hal ini untuk melakukan fungsi kontrol pengawasan terhadap CSR tersebut dan dalam fungsi pengawasan tersebut haris memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak menyalurkan CSR sesuai dengan amanat undang-undang penanaman modal nomor 25 tahun 2007.
  4. Meminta Pemda agar penggunaan anggaran covid -19 harus dimaksimalkan untuk percepatan vaksinasi dan pemulihan ekonomi secara transparan dan akuntabel. DPRD juga minta agar segera dilakukan pembayaran insentif tenaga kesehatan yang masih tertunda. (Adv/ES)

Related Posts

1 of 3.711