DPRD Nunukan:  Ekonomi Kerakyatan di Perbatasan Berkaitan Dengan Kedaulatan 

Anggota DPRD Nunukan, Andre Pratama. (Foto: Eddy S/NUSANTARANEWS.CO)

NUSANTARANEWS.CO, Nunukan – Wilayah perbatasan RI-Malaysia di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) adalah daerah yang kaya akan sumber daya alam dengan segala potensinya. Namun sayangnya baik disektor agraris maupun sektor hingga saat ini belum maksimal dalam pengelolaanya.

“Padahal apabila benar-benar dikelola dengan baik, itu bukan hanya sangat bermanfat untuk pelakunya akan tetapi imbasnya adalah demi kedaulatan juga,” ungkap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan, Andre Pratama kepada Redaksi, Sabtu (30/11).

Kendati harus bersikap adil, namun Andre mengingatkan Pemerintah bahwa warga perbatasan secara langung berhadapan bahkan merasakan langsung berbagai rangsangan sosial, budaya dan ekonomi dari negara tetangga. Sehingga menurut Andre, sudah sangat wajib apabila Pemerintah memprioritaskan perhatian dan kebijakannya untuk peningkatan taraf hidup masyarakat di  Nunukan.

“Kuat dan lemahnya ekonomi dapat menjadi tolak ukur dari sebuah kekuatan dari negara. Sedangkan Nunukan adalah beranda atau wajah depan Indonesia. Maka kalau ingin melihat kuat dan tidaknya kedaulatan negara kita, salah satu cara adalah dengan melihat bagaimana perekonomian di Nunukan,” tandas Politisi Partai Bulan Bintang tersebut.

Salah satu solusi demi mengangkat perekonomian di Perbatasan, ungkap Andre, Pemerintah harus menambah Anggaran utuk Kabupaten Nunukan di sektor pertanian dan perikanan. Masih bergantungnya masyarakat Nunukan kepada bahan kebutuhan dari daerah lain sepertj dari Jawa dan Sulawesi tak terlepas dari minmnya alokasi anggaran di sektor tersebut.

Pria yang juga seorang Pengusaha tersebut mengakui, banyak para petani di Kabupaten Nunukan yang berlimpah dalam hasil panennya. Tapi kalau tak bisa maksimal pendistribusianya lantaran tak adanya akses jalan, maka yang terjadi adalah, hasil panen tak bisa dipasarkan dan imbasnya adalah kekurangan bahan pokok di pasaran sehingga mau tak mau masyakat harus bergantung kepada bahan pokok dari wilayah lain.

“Sedangkan untuk membuka akses transportasi di wilayah pertanian itu perlu anggaran. Ini yang sering luput dari perhitungan dan perhatian,”  katanya.

Padahal dalam pantauanya, Andre menilai bahwa swasembada pangan di Nunukan bukan sebuah kemustahilan apabila alokasi anggaran benar – benar tepat sasaran yang salah satunya adalah untuk insfratruktur pertanian. Lebih ironis lagi, menurutnya apabila anggaran yang seharusnya diorientasikan untuk kesejahteraan masyarakat justru dimanfaaatkan untuk kepentingan pribadi dan golongan.

“Saya katakan sangat ironi bahwa daerah yang memiliki kekayaan justru mengalami ketergantungan. Untuk itu saya kira sudah saatnya kita adakan pembenahan,” tuturnya.

Belum lagi disektor bahari yang meliputi sungai dan lautnya, Andre menilai seruan Pemerintah terkait program penguatan ekonomi kerakyatan ibarat masih seperti  jauh panggang dari api. Bagaimana tidak, ungkap Andre, anggaran untuk pengembangan budi dayanya masih  sangat minim bahkan banyak tak sedikit yang dialokasikan untuk proyek – proyek bernuansa kelautan namun sama sekali tak menyentuh kepentingan para nelayan.

Untuk itu Andre juga meminta Pemerintah harus mengkoreksi apakah anggaran untuk Kabupaten Nunukan yang sejatinya berasal dari rakyat akan kembali demi kesejahteraan rakyat. Ia juga mengingatkan, pengambilan hasil bumi dari Kabupaten Nunukan seharusnya dibarengi dengan pengembalian setimpal dalam wujud kebijakan yang bermuara pada kesejateraan masyarsakat Nunukan.

“Jangan hanya hasil alamnya dikeruk sementara manusianya diabaikan,” pungkasnya. (edy/san)

Editor: Eriec Dieda