NUSANTARANEWS.CO, Tarakan – Ketua DPRD Nunukan, Hj Rahma Leppa menghadiri kegiatan penyerahan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Nunukan 2021, Selasa (10/5) di Tarakan
Melalui Sambutannya, Ketua DPRD Nunukan mengatakan, pada 2021 pemerintah Kabupaten Nunukan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPD 2020 merupakan prestasi.
Keberhasilan tersebut berkat hubungan kemitraan yang baik antara legislatif dan eksekutif Nunukan. ” Kami berharap capaian tersebut agar dapat dipertahankan,” kata Ketua DPRD Nunukan.
Meski demikian penilaian WTP oleh BPK RI, kata Hj Leppa, bukan berarti bahwa tidak ada permasalahan atas pengelolaan laporan keuangan daerah.
Namun lanjutnya, terdapat sejumlah rekomendasi BPK RI yang perlu pemerintah daerah tindaklanjuti, baik yang tertuang dalam rencana aksi maupun berupa tindaklanjut yang harus diselesaikan paling lambat 60 hari kedepan.
Dalam kesempatan tersebut ketua DPRD Nunukan mengatakan atas nama pimpinan dan DPRD Nunukan menyampaikan ucapan terimakasih atas bimbingan BPK RI Provinsi Kaltara beserta jajarannya.
”Kami mengucapkan terimakasih kepada perwakilan BPK RI Provinsi Kaltara beserta jajarannya atas bimbingannya selama ini, akhir kata semoga Tuhan yang maha kuasa melindungi kita semua dalam menjalankan tugas Negara,” tutup Hj Leppa.
Untuk yang ke – 7 kalinya Pemerintah Daerah secara berturut turut berhasil mempertahankan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Hasil Pemeriksaan Keuangan oleh BPK RI.
Predikat WTP yang ke 7 kalinya ini diterima langsung oleh Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid dalam acara Penyerahan hasil pemeriksaan LKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2021 di auditorium kantor BPK RI Provinsi Kalimantan Utara, Selasa (10/05).
Tampak turut menghadiri Bupati Laura Ketua DPRD Nunukan Hj. Leppa, Asisten Administrasi Syafarudin, Asisten Perekonomian dan Pembangunan H. Asmar, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sirajuddin dan Inspektur Inspektorat Jumianto.
Dalam kesempatan wawancaranya Laura mengucapkan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah yang telah bisa menjalankan dan bekerja dengan maksimal terkhusus dalam pengelolaan keuangan tahun 2021 sehingga dapat dinilai layak untuk menerima dan mempertahankan kembali predikat WTP untuk LKPD tahun anggaran 2021.
“WTP ini tentu dapat diraih atas kerja keras sekuruh perrangkat daerah khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan,” katanya (ADV/ES)
