Connect with us

Lintas Nusa

DPRD Jatim Minta Masyarakat Berperan Dalam Pengelolaan Pendidikan

Published

on

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Suli Da'im. Foto Muh Nurcholis
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Suli Da'im. Foto Muh Nurcholis

NUSANTARANEWS.CO, Ponorogo – Pengelolaan SMA/SMK oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai tahun ini dinilai oleh Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Suli Da’im harus perlu mendapat perhatian khusus Pemerintah Provinsi Jatim agar ke depan pengelolaan SMA/SMK semakin sempurna. Hal itu disampaikan oleh Suli Da’im bersamaan refleksi Peringatan Hari Pendidikan Nasional, Selasa (2/5/2017).

Menurut Suli memang masih banyak kekurangan dan perlu pembenahan lagi terkait pelaksanaan pengelolaan SMA/SMK oleh Pemprov Jatim. “Dari berbagai hasil evaluasi sudah menunjukkan trend postif terkait pengelolaan SMA/SMK oleh Provinsi Jawa Timur,” ujar Suli Da’im, Selasa (2/5/2017).

Lebih lanjut Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan bahwa dari input yang baik mampu menghasilkan output yang baik pula. “Terus terang pengelolaan SMA/SMK ini menambah tanggung jawab Pemprov,” tambahnya.

Pria kelahiran Lamongan ini juga menjelaskan bahwa pengelolaan SMA/SMK harus diambil sisi positifnya. “Jangan malah dianggap mengebiri ruang gerak Pemkab maupun Pemkot dalam mengelola SMA dan SMK,” paparnya.

Pihaknya juga berharap masyarakat mempunyai andil dan partisipasi serta berperan dalam dunia pendidikan. “Masyarakat harus berperan dalam penyelenggaraan pendidikan,” terangnya.

Loading...

Menurut Suli bantuan orang tua atau wali murid melalui Sumbangan Partisipasi Pendidikan (SPP) masih dibutuhkan. “Bantuan dari masyarakat melalui SPP bisa digunakan untuk membayar honor para guru tidak tetap dan membantu membiayai kegiatan sekolah lainnya,” imbuhnya.

Selain itu legislator PAN yang berangkat dari Daerah Pemilihan atau Dapil Jatim VII ini juga menegaskan bahwa Pemkab atau Pemkot di Jatim bisa berkolaborasi dalam ikut menyukseskan pengelolaan SMA atau SMK oleh Pemerintah Provinsi,” ungkapnya.

Pun mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah Jatim juga membeberkan jika Pemprov dengan Pemkab maupun Pemkot tidak bisa bekerjasama dalam mengelola pendidikan akan menyebabkan masalah atau problem tersendiri. “Sehingga angka putus sekolah susah untuk ditekan,” tukasnya.

Baca Juga:  Kurang Optimal, DPRD Jatim Pertanyakan Kinerja Dewan Pendidikan

Pewarta: Muh Nurcholis
Editor: Achmad Sulaiman

Loading...

Terpopuler