NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – DPRD Jatim mendukung rencana Pemprov Jatim untuk menggratiskan siswa Madrasah Aliyah (MA) di Jatim. Hal ini sebagai upaya untuk pemerataan Pendidikan di Jatim.
“Jangan SMA/SMK saja yang gratis. Tetapi ditingkat MA juga harus gratis. Kami dukung program bu gubernur Khofifah yang kami anggap sebagai program pro rakyat,” jelas anggota FPDIP DPRD Jatim Hari Putri Lestari di DPRD Jatim, Kamis (12/9/2019).
Dikatakan wanita aktivis perburuhan ini mengatakan sudah menjadi kewajiban negara menjamin pemerataan Pendidikan di Jatim. Diungkapkan oleh Hari Putri Lestari, dengan adanya Pendidikan gratis di tingkat Madrasah Aliyah, juga diharapkan bisa menjadi sarana Pendidikan anti radikalisme di Indonesia.
“Kontrol dari Pemprov dalam pemberian Pendidikan anti radikalisme bisa dijalankan di sana,” terangnya.
Soal kemampuan anggaran APBD Jatim untuk menanggung Pendidikan di MA, Hari Putri Lestari memastikan APBD Jatim masih mampu menampung pembiayaan Pendidikan gratis ini.
Baca juga: Dewan Kritik Sekolah Gratis Program Khofifah Belum Menyentuh Madrasah Aliyah
“Tentunya ada skala prioritas program-program yang didahulukan dan perlu pembiayaannya mendesak. Dan saya kira soal Pendidikan harus diprioritaskan,” tutupnya.
Sebelumnya,Keinginan sebagian masyarakat yang menginginkan agar siswa Madrasah Aliyah (MA) di Jawa Timur bisa mendapatkan program pendidikan Gratis dan Berkualitas (Tis-Tas) dari Provinsi Jawa Timur seperti halnya siswa SMA/SMK Negeri di Jawa Timur bakal terwujud pada tahun 2020 mendatang.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Prof Akhmad Muzakki usai audensi dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di gedung negara Grahadi Surabaya, Rabu (11/9/2019).
Baca juga: Bantuan Operasional Madrasah Aliyah Terganjal UU, Wagub Jatim Lobi Pemerintah Pusat
“Selama ini Madrasah Aliyah Swasta memang belum tersentuh sama sekali program pendidikan gratis dan berkuaitas (Tis-Tas) Pemprov Jatim. Tapi mulai tahun depan (2020, red) seluruh siswa Madrasah Aliyah Swasta di Jatim akan mendapatkan bantuan dari Pemprov Jatim, nilainya sekitar Rp 75 ribu per siswa,” kata Prof Akhmad Muzakki.
Diakui Muzakki, sekarang ini masih dilakukan pemetaan karena program tersebut akan dialokasikan dalam APBD Jawa Timur tahun 2020.
“Untuk siswa Madrasah Aliyah Negeri Pemprov Jatim tidak bisa mengakomodir karena menjadi tanggungjawab pemerintah pusat,” ungkap sekretaris PWNU Jawa Timur ini.
Pewarta: Setya W
Editor: Eriec Dieda
