NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Kekejaman tentara Myanmar terhadap muslim Rohingya mengundang simpati terhadap beberapa kalangan di legislatif DPRD Jatim. Para anggota dewan terhormat ini sepakat agar pemerintah mengambil sikap tegas terhadap pemerintah Myanmar.
Anggota komisi A DPRD Jatim, Benyamin Kristianto mengatakan pihaknya secara tegas meminta pemerintah pusat untuk memutus hubungan diplomatik terhadap Myanmar.
” Lakukan protes keras terhadap dubes Myanmar yang ada di Indonesia dan kalau perlu usir serta bekukan semua jenis kerjasama dengan Myanmar. Apa yang dilakukan mereka terhadap muslim Rohingya sudah kelewat batas,” ungkap Benyamin saat ditemui di kantornya, Senin (4/9/2017).
Politisi asal Partai Gerindra ini mengatakan pemerintah harus juga menggandeng negara-negara muslim di dunia untuk menyuarakan hentikan kekerasan terhadap muslim Rohingya.
“Saya memberikan apresiasi kepada menteri luar negeri Retno Marsudi yang telah mengambil langkah-langkah untuk penolakan kekerasan untuk muslim Rohingya antara lain menyuarakan perlindungan kepada semua apapun etnis dan agama dan mengupayakan akses bantuan kemanusiaan bagi muslim Rohingya,” lanjutnya.
Diungkapkan oleh Benyamin, tak hanya kepada pemerintah pusat, dirinya juga menyerukan kepada propinsi–propinsi di Indonesia termasuk Propinsi Jatim untuk mengakhiri kerjasama antar Propinsi di Myanmar.
“Saya pernah dengar kalau Pemprov Jatim tahun 2009 lalu melakukan kerjasama dengan propinsi Yangon di Myanmar dalam beberapa bidang misalnya perbankan, perkeretaapian, jasa kontruksi. Saya dengan tegas minta Pemprov Jatim untuk menghentikan sementara kerjasama dengan propinsi di Myanmar,” terangnya.
Pewarta: Tri Wahyudi
Editor: Ach. Sulaiman
