NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Beberapa hari ini tensi meningkat, ribuan warga Rohingya mengungsi ke Bangladesh. Pertempuran terbaru militer Myanmar dengan warga menewaskan ratusan korban jiwa.
“Kita harus menginvestigasi kritis pembantaian sistematis atau genosida pemerintah Myanmar terhadap muslim Rohingya sebagaimana diduga oleh PBB, termasuk ragam pemerkosaan wanita Rohingya yang sedang hamil. Serta pembiaran 80 ribu lebih anak-anak yang menderita kelaparan di daerah termiskin Myanmar tersebut,” ujar Ketua Komisi 1 DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, dalam keteranganya kemarin (1/9).
Krisis ini, kata Kharis merupakan aib bagi para tokoh dan negara-negara ASEAN. ”Saya minta seret semua pembantai Muslim Rohingya, Biksu maupun militer ke Mahkamah Internasional! Hentikan pembunuhan dan pembantaian keji itu,” tegas dia.
Dia mengaku prihatin melihat respon negara-negara tetangga, termasuk negara-negara ASEAN maupun negara-negara mayoritas Muslim yang seoala-olah tak bersikap menyaksikan ketidakadilan tersebut.
“Kita mengapresiasi para nelayan Aceh yang kerap memandu para pengungsi ke pantai. Begitupula lembaga-lembaga kemanusiaan yang merespon peristiwa ini dengan cepat. Sebagian bahkan sudah terlibat dalam membantu pengungsi Rohingya jauh sebelum peristiwa terakhir ini,” terangnya.
Para “manusia perahu” Rohingya ini bukan sesuatu yang tiba-tiba. Gelombang eksodus yang terbaru dimulai sejak Mei 2012, sejak meletusnya konflik di wilayah Rakhine atau Arakan yang menjadikan kelompok minoritas Rohingya sebagai sasaran kekerasan. Menurut laporan dari Human Rights Watch, aparat pemerintah Myanmar yang seharusnya memulihkan keadaan justru ikut terlibat dalam konflik tersebut (Human Rights Watch, 2012).
Editor: Romandhon
