Connect with us

Politik

DPR Segera Gelar Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Baru

Published

on

Staf Angkatan Udara (KASAU) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Mulyono, dan Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Ade Supandi. Foto: Istimewa/NUSANTARANEWS

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno (Dave Dave Laksono) mengungkapkan parlemen dalam waktu dekat akan melakukan fit and proper test calon panglima TNI usulan presiden sebagai pengganti Jenderal Gatot Nurmantyo yang dalam waktu dekat akan memasuki masa pension.

“Oh ya harus. Itu kan sesuai UU bahwa Panglima TNI itu harus di-fit and proper test oleh DPR sebelum disahkan oleh presiden. Tapi kan presiden bisa mengirim satu nama atau beberapa nama. Tapi kalau dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, presiden selalu mengirim satu nama,” ujar Dave, Jumat (24/11/2017).

Nama Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Laksamana TNI Ade Supandi sama-sama kuat untuk menggantikan Jenderal Gatot. Sebab, jika mengacu pada UU TNI Nomor 34 Tahun 2004, pergantian panglima TNI dilakukan secara bergantian dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan. Jenderal Gatot sebelum didangkat menjadi Panglima TNI adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat.

Dave melanjutkan, hal yang harus diperbaiki oleh Panglima TNI ke depan adalah persoalan kesejahteraan TNI yang harus ditingkatkan. Selain itu, ia juga berharap TNI terus meningkatkan kemampuannya dan memperbaharui alutsistanya.

“Ya tentu moral TNI juga harus dijaga, saat ini kondisinya sudah sangat baik. Setiap isu misalnya yang terakhir ya kalau kita lihat di Papua, TNI dapat dengan cepat mengirim pasukannya dan membebaskan masyarakat yang tertawan di sana dan saya harapkan dengan kondisi ekonomi dan anggaran yang dimiliki itu bisa terus memingkatkan kemampuannya memperbarui alutsistanya dan juga memperhatikan kesejahteraan prajuritnya,” katanya.

“Karena masih banyak perkara kesejahteraan prajurit, terutama soal pertanahan TNI karena banyak tanah-tanah aset-aset TNI ini tidak memiliki surat-surat yang lengkap dan dikuasai oleh pihak ketiga, kadang-kadang pihak keempat. Ini waktunya TNI memperbaiki asset-aset tersebut karena itu adalah milik negara,” papar Dave menambahkan.

Baca Juga:  PDI Perjuangan Dukung Panglima TNI Batalkan Mutasi 16 Perwira Tinggi

Reporter: Syaefuddin Al Ayubbi
Editor: Eriec Dieda

Loading...

Terpopuler