NUSANTARANEWS.CO – Komisi VIII DPR meminta agar pemerintah tidak terlambat mengurus persoalan visa pada penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2016. Sebab, visa menjadi salah satu syarat agar jamaah haji dapat berangkat ke tanah suci.
“Untuk biaya pelaksanaan verifikasi sudah disetujui Komisi VIII, dengan adanya suntikan dana itu kami berharap tidak ada permasalahan terkait urusan visa,” ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis, Selasa (19/7).
Menurut Iskan, salah satu persoalan utama yang perlu diantisipasi pada pengurusan visa selama ini adalah kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintahan Arab Saudi. Kendati demikian, ia berharap ketidaktertiban seperti tahun kemarin terjadi lagi.
“Perlu evaluasi dalam memperbaiki komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi dan terus memantau tahap demi tahap secara baik, mengingat kewenangan untuk mengeluarkan visa ada di pihak Arab Saudi,” tegas Legislator PKS ini.
Komunikasi dan koordinasi yang lancar dengan Pemerintahan Arab Saudi, menurut Iskan akan memperlancar penerbitan visa. Apalagi, kata dia, sudah ada kemudahan dalam pengurusan visa oleh pemerintah Arab Saudi, melalui sistem online. (Achmad)
