Politik

DPR Minta Pemerintah Sempurnakan Pengelolaan Dana Desa

Anggota Banggar DPR RI, Sirmadji/Foto Nusantaranews/dok. dprd.jatimprov.go.id
Anggota Banggar DPR RI, Sirmadji/Foto Nusantaranews/dok. dprd.jatimprov.go.id

NUSANTARANEWS.CO – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Sirmadji, mengungkapkan bahwa program dana desa Pemerintah masih dalam tahap introduksi, maka dari itu sudah semestinya Pemerinah mencari formula pengelolaan yang baik dan pas.

Menurutnya, hal tersebut sebagai upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan nasional. “Jangan sampai uang hanya mengalir ke daerah yang sudah maju. Tolong ini disempurnakan lagi, agar lebih merata, sehingga tercapainya pemerataan pembangunan,” ungkapnya saat ditemui di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (19/7/2016).

Sirmadji mengatakan, pemerataan pembangunan sebagai wujud pelaksanaan demokrasi ekonomi adalah upaya pembangunan yang dilandasi dengan jiwa dan semangat kebersamaan dan kekeluargaan. “Pemerataan pembangunan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara di seluruh tanah air,” ujarnya.

Pemerataan pembangunan, lanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup masyarakat, serta mengembangkan kegiatan di semua aspek kehidupan. Pemerataan pembangunan juga mempercepat pertumbuhan kelompok masyarakat, sektor, atau daerah yang tertinggal.

“Perekonomian daerah dikembangkan secara serasi dan seimbang antar daerah, dalam satu kesatuan perekonomian nasional dengan mendayagunakan potensi dan peran serta daerah secara optimal,” kata Sirmadji.

Baca Juga:  Gibran Rakabuming Didaulat sebagai Ki Sunda Utama oleh Abah Anton Charliyan di Padepokan Abah Umuh Sumedang

Pembangunan yang merata dan berkeadilan adalah pembangunan yang lebih dapat menjamin kesinambungan karena didukung oleh peran serta aktif rakyat yang seluas-luasnya dan memanfaatkan potensi rakyat yang sebesar-besarnya. Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini juga menekankan tentang pentingnya membangun Indonesia dari wilayah pinggiran.

Selain itu, Sirmadji juga mengingatkan Pemerintah agar jangan sampai dalam penyusunan anggaran nasional hanya Jawa, Sumatera dan Bali saja yang diuntungkan. “Jangan sampai uang hanya mengalir ke daerah yang sudah maju,” ungkapnya. (Deni)

Related Posts