DPR Minta Pemerintah Jangan Pangkas Anggaran di Sektor Birokrasi

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy

NUSANTARANEWS.CO – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menilai rencana Pemerintah yang akan pangkas anggaran belanja sejumlah kementerian/lembaga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2016 sangatlah aneh. Pasalnya, menurut Lukman APBN-P biasanya digunakan untuk menambah anggaran, bukan malah sebaliknya.

“APBN-P 2016 ini adalah APBN-P paling aneh. Karena biasanya APBN-P itu digunakan untuk menambah anggaran,” ungkapnya di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jum’at (10/6/2016).

Meski demikian, Lukman memahami bahwa kebijakan pemangkasan ini karena penerimaan pemerintah dari sektor pajak masih kurang. Sedangkan di sisi lain, pemerintah tengah berupaya meningkatkan pembangunan di berbagai sektor sehingga memiliki dampak pada prioritas anggaran di sejumlah bidang. Akan tetapi, Lukman merasa khawatir jika pemangkasan anggaran ini akan mengganggu kinerja pemerintahan, terutama terkait percepatan pembangunan.

Terlebih lagi, pemotongan itu dilakukan terhadap lembaga pemerintah yang bersinggungan dengan birokrasi. “Dari sekian banyak mitra di Komisi II, khusus mitra aparatur sipil negara dan birokrasi kemungkinan akan diputuskan untuk tidak dipotong dalam APBN-P 2016. Mitra itu seperti Kementerian Agraria, Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri, Setneg (Sekretariat Negara),” katanya.

Oleh karena itu, politisi PKB berharap kepada pemerintah untuk mengkaji ulang terkait pemotongan anggaran untuk sektor birokrasi. Sebab, hal itu akan berhubungan langsung terhadap proses berjalannya program pemerintah. “Sebenarnya setuju saja untuk efisiensi. Tapi untuk sektor tertentu seperti birokrasi itu sudah anggaran kecil dipotong, itu ganggu kinerja. Untuk tunjang pekerjaan baik, aparatur sipil negara ini harus baik juga,” ujarnya.

Ia juga menyadari bahwa pemerintah saat ini tengah gencar melaksanakan pembinaan dan pelatihan teknis untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Oleh karena itu, jika anggaran pelatihan mengalami pemotongan maka akan berdampak pada proses berjalannya program pemerintah.

Baca Juga:  Danrem Bersama Warga Cangkruk Bareng Bahas Kondusifitas Pilpres 2019

Salah satu resiko jika adanya pemotongan anggaran bagi pelatihan PNS adalah pelayanan kepada masyarakat yang kurang maksimal. “PNS harus di-upgrade. Kalau enggak ada anggaran pelatihan, kami jadi pesimistis pelayanan ini akan maksimal,” ujarnya.

Untuk itu, Lukman menambahkan, pihaknya saat ini sedang berupaya untuk mempertahankan jumlah anggaran di kementerian yang menjadi mitra kerjanya agar tak berkurang dalam APBN-P 2016 yang nantinya akan disahkan. (Deni)