Hukum
DPR: Lembaga Yang Tak Mau Diawasi Justru Kangkangi Demokrasi
Published
1 year agoon
DPR: Lembaga Yang Tak Mau Diawasi Justru Kangkangi Demokrasi. (Foto Ilustrasi NUSANTARANEWS).
NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Yohanis Fransiskus Lema menilai lembaga yang tidak mau diawasi dan dikoreksi disebutnya telah mengangkangi semangat demokrasi. Hal ini ia sampaikan menanggapi desakan sejumlah pihak yang menginginkan agar membatalkan UU KPK yang telah direvisi.
“Lembaga hukum seperti KPK harus siap untuk dikoreksi dan direvisi. Lembaga yang tidak mau diawasi dan dikoreksi justru mengangkangi semangat demokrasi,” kata dia, dalam keterangan tertulisnya dikutip, Minggu (6/10/2019).
Untuk itu lanjut dia, pengawasan terhadap KPK penting dalam sistem demokrasi. KPK memiliki wewenang penyadapan dan penangkapan.
“Maka, untuk mencegah terjadinya abuse of power, keberadaan lembaga pengawas menjadi sangat penting. Lembaga pengawas harus dipikirkan seperti apa modelnya,” jelasnya.
Menurut Lema, sangat aneh jika dalam sistem demokrasi, masih ada lembaga publik yang imun terhadap pengawasan.
“Lantas seperti apa modelnya? Model lembaga pengawasan KPK tentu haruslah rasional. Tanpa pengawasan rentan terjadinya abuse of power,” ujarnya.
Rasional dalam hal ini adalah, pemerintah dan DPR wajib mendengar masukan dari berbagai kalangan dalam membuat format lembaga pengawasan yang membuat KPK menjadi semakin kuat dan tangguh mengahadapi kasus-kasus korupsi.
Ia menegaskan, korupsi adalah musuh bersama yang harus dilawan, sebagaimana disuarakan mahasiswa. Karena itu, misalnya secara pribadi berkomitmen untuk hanya akan menerima uang yang ada potongan pajaknya dan tidak menerima gratifikasi.
“Pejabat publik juga tidak boleh terjebak pada konflik kepentingan (conflictnof interest). Akar korupsi adalah karena pejabat tidak bebas dari konflik kepentingan,” tandasnya.
Pewarta: Romadhon
You may like
Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap KPK Menurun Drastis
Pakar Hukum Pidana: Permohonan PK KPK Sebaiknya Perhatikan KUHAP
KPK Diminta Tindak Tegas Praktik Dagang Pengaruh Pejabat Negara
Hindari Diperiksa KPK, OPD Pemprov Jatim Wajib Gunakan SPM dan SP2D Online
Ekonomi Politik di KPK Disebut Rumit dan Dirumitkan
Ketika Warga Sorak Sorai Usai Tahu Bupati Lampung Utara Tertangkap Tangan KPK
Terbaru
Diterima Sekdaprov Jatim, Bantuan Korban Gempa Untuk Sulbar Mengalir
NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Diterima Sekdaprov Jatim, bantuan korban gempa untuk Sulbar mengalir. Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali mendapat bantuan kemanusiaan...
Polisi di Sumenep Tangkap Mucikari, Jajakan PSK Tarif 500 Ribu Lewat Aplikasi WA
NUSANTARANEWS.CO, Sumenep – Polisi di Sumenep tangkap mucikari, jajakan PSK tarif 500 ribu lewat aplikasi WA. Kasus prostitusi di sumenep...
Mendagri Tito Divaksin Covid-19
NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Mendagri Tito Divaksin Covid-19 hari ini, Rabu (20/1) pada pukul 09.00 WIB di Ruang MCU, RSPAD Gatot...
PDAM Nunukan Lakukan Perbaikan Pipa Utama, Ini Daftar Wilayah Yang Terhenti Sementara Pendistribusianya
NUSANTARANEWS.CO, Nunukan – PDAM Nunukan lakukan perbaikan pipa utama, ini daftar wilayah yang terhenti sementara pendistribusianya. Perusahaan Daerah Air Minum...
Studi: Postur Duduk Tegak Dapat Mengobati Stres
NUSANTARANEWS.CO – Studi: Postur duduk tegak dapat mengobati stres. Saat kita stres dan tidak bahagia, kita cenderung membungkuk dan menundukkan kepala...