NUSANTARANEWS.CO – Komisi VIII DPR menyoroti berbagai hal terkait penyelenggaraan haji 2016. Legislator menilai, masih terdapat sejumlah persoalan yang segera menuntut perbaikan.
Negara Arab Saudi sebagai negara tujuan ibadah haji, sangat dipertanyakan komitmennya terhadap penyelenggaraan haji. Khususnya, dalam hal pelayanaan terhadap jamaah haji asal Indonesia.
“Arab Saudi yang kinerjanya tidak terlalu bagus dalam mengelola visa, jangan heran tiap tahun pasti aja ada kejadian (batal atau tertunda),” kata anggota Komisi VIII DPR Maman Imanul Haq di Jakarta, Selasa (23/8).
Menurut Maman, pemerintah Indonesia harus meningkatkan kemampuan berdiplomasinya. Sebab, Arab Saudi dinilai memiliki standar ganda dalam penyelenggaraan haji.
“Kita sangat lemah, beda dengan Iran, Turki, mereka sangat diperhatikan oleh pemerintah Arab Saudi,” kata Maman.
Terlebih, kata Maman, selain jaminan kenyamanan, juga keselamatan para jamaah. Arab Saudi bukanlah anggota DVI Internasional. Sehingga ketika ada yang meninggal saat beribadah haji, itu hanya dianggap hal biasa.
“Ketika terjadi bencana craine dan peristiwa Mina kemarin, itu tidak ada identifikasi mayit. Sampai sekarang kita nggak tahu pola kerja mereka. Itu pula yang Kemenag harus kerjasama juga dengan TNI dan Polri agar petugas haji bukan hanya yang ngerti agama, tapi juga ngerti bagaimana melayani jamaah,” ucapnya.
Berkaitan dengan kuota, dengan jumlah jamaah terbanyak se-dunia, menurut Maman, Arab Saudi semestinya tidak memotong 20 persen kuota haji. Menurutnya, kuota haji Indonesia paling tidak mencapai 250 ribu. Sementara, kuota haji pada 2016 hanya 160-an ribu saja.
“Daripada misalnya diberikan kuota dengan asumsi berapa jumlah penduduk seperti di Filipina dan Thailand, dan beberapa negara yang tidak dipenuhi koutanya. Kenapa tidak di-Indonesia-kan (kuotanya dialihkan ke Indonesia, red) saja,” pungkasnya. (rafif/achmad/red)
