HukumPolitikTerbaru

DPR Dukung Peta Baru NKRI

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengapresiasi penetapan peta baru yang merupakan inisiatif internal Indonesia (inisiatif unilateral) dan memang kewenangan Indonesia.

“Dalam peta baru tersebut, terdapat beberapa usulan pemberian nama baru terhadap kawasan Laut China Selatan yang berada dalam wilayah ZEE Indonesia Misalnya sebagian dari Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Artinya, bagian yang diberi nama baru ini adalah wilayah ZEE Indonesia, dan Indonesia memang memiliki kewenangan untuk melakukan hal ini, tapi ini masih dilakukan di pihak internal Indonesia, dan nanti pada gilirannya akan dilakukan di tingkat internasional, melalui mekanisme yang telah ada,” kata Kharis.

Sebelumnya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menetapkan peta baru bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Langkah itu, merupakan hasil dari serangkaian pembahasan sejak Oktober 2016, yang dikoordinasikan oleh Kementerian Kemaritiman dan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait perundingan perbatasan maritim Indonesia.

Baca: Peta NKRI Diperbaharui, Posisi Batas Maritim Indonesia Berubah

Baca Juga:  Ratusan Purnawirawan di Jatim  Kawal Kemenangan PKS dan AMIN

Menurutnya, dampak positif yang diharapkan dari penamaan ulang dan penambahan wilayah tersebut di antaranya, pertama meningkatkan kepastian hukum dan kepercayaan diri bangsa kita dalam mempertahankan teritorial wilayah NKRI. Kedua, bertambahnya potensi sumber daya alam yang bisa diekplorasi untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Ketiga, semakin jelasnya batas negara sehingga mengurangi potensi konflik dengan negara-negara yang berbatasan langsung seperti Singapura dan Filipina.

“Adapun adanya reaksi dari pihak Tiongkok seharusnya tidak mempengaruhi kebijakan yang sudah diambil karena itu adalah hak kedaulatan kita yang harus dihormati oleh Tiongkok. Kami juga mengharapkan agar peta baru ini menjadi tugas tambahan bagi TNI dan Bakamla untuk mengamankan batas-batas teritorial tersebut,” terang dia.

Ketua Komisi I DPR RI asal Fraksi PKS ini menegaskan akan terus mengawasi prosesnya dan akan memanggil Menlu untuk menjelaskan perkembangannya agar kepentingan nasional tetap dapat maksimal diraih.

”Saya melihat bahwa dari sisi dalam negeri, secara teknis kita memang perlu senantiasa memutahirkan nama dari fitur-fitur rupa bumi Indonesia (sungai, laut, pulau, dan sebagainya) dan tidak ada masalah yang politis dengan hal ini. Kalau dari sisi pergaulan luar negeri, mungkin bisa juga dibutuhkan diskusi lebih lanjut agar pertimbangan lebih komprehensif,” jelas Kharis.

Baca Juga:  Kolaborasi dengan Rumah Sehat Rabu Biru, Titiek Soeharto Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Desa Triharjo

Anggota DPR RI asal Daerah Pemeilihan Jawa Tengah V ini memandang secara teknis Indonesia memang perlu senantiasa memutakhirkan nama dari fitur-fitur rupa bumi Indonesia (sungai, laut, pulau, dan sebagainya) dan tidak ada masalah yang politis dengan hal ini.

“Pemutahiran peta kali ini juga dilakukan karena selesainya beberapa batas wilayah Indonesia yang terbaru (Singapura dan Filipina),” tandasnya.

Pewarta: Ucok Al Ayubbi

Editor: Eriec Dieda

Related Posts