EkonomiPolitik

DPR Desak Pemerintah Buat Sistem Pasar

Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron
Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron

NUSANTARANEWS.CO – DPR Desak Pemerintah Buat Sistem Pasar. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron, mengungkapkan bahwa penataan sistem pasar terutama bagi produk sembako harus segera dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat.

Langkah ini, menurut Herman, diyakini akan mencegah terulangnya lonjakan harga sembako di waktu yang akan datang. “Penataan terhadap sistem pasar harus segera dilaksanakan,” ungkapnya di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jum’at (25/6/2016).

Herman menjelaskan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penataan sistem pasar itu sendiri, yakni pertama, harus diketahui berapa jumlah konsumsi masyarakat terhadap produk-produk sembako sehari-hari.

“Aspek konsumsi seperti beras, dagung daging sapi, kedelai, jagung dan gula. Sebenarnya berapa sih jumlah konsumsi masyarakat? sekarang ini kan untuk menyatakan jumlah konsumsi saja masih bingung,” ujarnya.

Kedua, lanjut Herman, perlu dipastikan berapa kemampuan dalam negeri dalam memproduksi sembako setiap tahunnya. Tanpa ada kepastian, tentu tidak akan mungkin kebijakan yang ditempuh Pemerintah mampu mengantisipasi gejolak harga di pasar.

Baca Juga:  Prabowo-Gibran Menang Telak di Jawa Timur, Gus Fawait: Partisipasi Milenial di Pemilu Melonjak

“Berikutnya aspek produksi. Berapa jumlah produksi kita, dan bagaimana bisa jumlah produksi meningkat seangkan jumlah lahan produksi setiap tahunnya hilang 100 ribu hektar. Ini ada data yang perlu kita pastikan, bahwa data konsumsi dan produksi harus benar,” kata Herman.

Selain itu, Herman menambahkan, demikian pula dengan proses distribusi. Oleh karenanya, Herman mendesak, agar Pemerintah tidak memandang remeh proses distribusi sembako hingga tangan masyarakat yang menjadi konsumen.

“Aspek distribusi. Untuk beras saja kita terdiri dari beberapa pulau. Ada 28 provinsi yang tergantung pada 6 provinsi sebagai produsen. Untuk daging 60 persen konsumsi ada di Pulau Jawa. Faktor distribusi ini penting. Kalau harga naik diurus dengan benar, tapi kalau santai dibiarkan saja,” kata Herman. (Deni)

Related Posts

1 of 3,049