NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Di tengah-tengah hiruk pikuk peristiwa teror bom di tanah air, diam-diam Kementerian Perdagangan kembali mengimpor beras sebanyak 500.000 ton yang didatangkan dari Vietnam dan Thailand.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita membenarkan pemerintah kembali mengimpor beras setelah awal tahun 2018 lalu pemerintah diketahui juga memutuskan impor beras dari dua sumber yang sama sebanyak 500.000 ton dengan alasan memperkuat stok pemerintah dan menekan harga komoditas beras yang mahal.
Enggar mengatakan keputusan impor beras dilakukan sebelum bulan puasa tersebut diputuskan dalam rapat koordinasi di kantor Menteri Koordinator Perekonomian. Enggar mengatakan keputusan impor beras tersebut agar tidak defisit.
Baca juga: KPK Diminta Super Intensif Awasi Tender Beras Impor di Bulog
Di pihak lain, Kementerian Pertanian dikatakan sangat menyesalkan keputusan impor beras ini, terutama penerbitan izin tambahan impor beras yang mencapai 500.000 ton.
Data Kementerian Pertanian menyebutkan, pihaknya setiap bulan telah berupaya menjaga luas tanaman padi minimal 1 juta hektare dan selalu memiliki perhitungan hasil panen. Menurut perhitungan Kementan, dengan produktivitas padi sebesar 3 ton sampai 3,5 ton per hektare, maka produksi beras diprediksi bisa mencapai 3 juta sampai 3,5 juta ton. Konsumsi nasional saat ini terhitung sebesar 2,5 juta ton per bulan.
Selain itu, stok beras di gudang Bulog pada 16 Mei 2018 tercatat mencapai 1,28 juta ton dan masih ada lebih dari 40.000 ton yang tersimpan di Pasar Induk Beras Cipinang, kata Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian Agung Hendriadi.
Baca juga: Surplus 3 Juta Ton Beras, Kemendag Bersikeras Tetap Membuka Opsi Impor
Kasus impor beras kali ini nyaris sama dengan impor beras Januari 2018 lalu. Waktu itu, impor diputuskan menjelang panen raya padi. Namun, pemerintah berikeras tetap pemerintah tetap melakukan impor beras medium. Kala itu, Kementerian Perdagangan akhirnya memilih opsi impor beras medium sebanyak 500.000 ton. Padahal Menteri pertanian telah menjamin bahwa akan ada surplus beras berkat panen raya yang dimulai pada akhir Januari 2018 yang diperkirakan akan menghasilkan 4,9 juta ton beras atau surplus 3 juta ton beras.
Penambahan impor beras kali kedua ini pun membuat DPR RI bereaksi. Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Komisi IV DPR dan Komisi VI DPR memanggil Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk menjelaskan kebijakan penambahan importasi beras tersebut serta meminta Kemendag untuk mencari alternatif solusi lain selain impor, mengingat stok beras saat ini mencapai 1,2 juta ton dan ketersediaan beras di Pasar Induk Beras Cipinang saat ini 40.000 ton yang masih berada diatas batas aman (25.000 ton).
Baca juga: Indonesian Club: Pemerintah Sengaja Mendesign Penghancuran terhadap Petani
Dia juga meminta Meminta Komisi VI DPR mendorong Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk berkomitmen dalam menjaga stabilitas harga beras meskipun permintaan masyarakat meningkat dengan melakukan operasi pasar, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/PERMENTAN/PP.320/5/2017 tentang Operasi Pasar, serta merumuskan kembali kebijakan pangan, mengingat konsumsi beras terus meningkat terutama menjelang hari Raya Idul Fitri 2018. (red/ed/nn)
Editor: Gendon Wibisono
