NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI yang akan datang direncakan akan dibagi dua yakni prolegnas utama dan prolegnas cadangan. Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif The Indonesia Democracy Iniative (TIDI), Arya Sandhiyudha meminta DPR baru periode 2019-2024 agar memaksimalkan pengawasan sejumlah proyek strategis nasional.
“Wakil Rakyat yang sudah dilantik perlu didorong memroyeksi diri melakukan pengawasan berdasarkan evaluasi periode lalu. Agar tahun pertama performanya bagus mengawali periode 5 tahun ke depan,” kata Arya dikutip dalam keterangan tertulisnya, Selasa (1/10/2019).
Proyek strategis nasional misalnya, dipaparkan oleh Arya hanya tercapai 35 persen yang terealisasi sampai 2019 proyek strategis nasional yang dicanangkan Presiden Jokowi.
Baca Juga: Banyak PR di DPR Periode 2014-2019
“Jangan duga DPR RI tidak ikut bertanggung-jawab. Di parlemen ada fungsi pengawasan terhadap perencanaan agar matang. Kita tidak menginginkan alokasi anggaran yang besar tidak mampu menumbuhkan ekonomi. Apalagi itu baru proyek konstruksi, multiple effect nya tidak bisa langsung tumbuhkan ekonomi,” jelasnya.
“Ini juga pertanggung jawaban DPR RI karena turut menyepakati alokasi APBN yang setiap tahun meningkat. Misalnya hingga 2020 teralokasi 400-an Triliun untuk infrastruktur PSN ini,” tandas Arya kembali.
Dirinya mengatakan meski ranking global competitive index dan logistic performance index naik, tapi belum secara signifikan tumbuhkan ekonomi. Hal ini seharusnya menjadi catatan agar pembangunan nasional berlangsung optimal.
“Administrasi yang ribet, daya lobi dan marketing lemah juga menjadi sebab daya saing investasi lemah dan lebih memilih melarikan investasinya ke negara tetangga. Peran DPR disini perlu ditingkatkan agar pembangunan Indonesia lebih baik,” tandasnya.
Pewarta: Romadhon
