NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Dewan Pengurus Nasional Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (DPN ISRI ) mengutuk keras sejumlah kejadian akhir-akhir ini yang menjadi sorotan publik atas tindakan kekerasan yang menimpa para pemuka agama,yang dibarengi dengan berita-berita hoax, sehingga menimbulkan iklim kecemasan, kecurigaan, ketidakpastian dan memecah rasa persatuan dan kesatuan bangsa.
DPN ISRI menilai, situasi ini berpotensi mengaburkan hasil capaian kinerja pemerintah saat ini yang sangat gencar-gencaranya melakukan pembangunan infrastruktur dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan melalui dana transfer daerah, khususnya dana desa dan dana perimbangan untuk membangun daerah yang termiskin, tertinggal dan terluar.
Dalam situasi yang demikian, persepsi masyarakat akan dibawa pada kondisi ketidakamanan dan ketidak stabilan politik dan keamanan akhir-akhir ini. Apalagi tahun 2018 menjelang perhelatan demokrasi rakyat di daerah atau pemilu Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta tahapan pemilu serentak baik legislatif, Presiden dan Wakil Presiden.
Baca juga:
Kapolri Ucapkan Retorika Pecah-Belah dan Pilih Kasih
Para Komprador Terus Mainkan Politik Adu Domba di Tanah Air
Tentunya urgensi persatuan antar anak bangsa dan penguatan sistem keamanan semesta berencana yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dengan pola gotong royong sebagaimana salah satunya sistem keamanan lingkungan (Siskamling) sangat dibutuhkan.
“Kami mengamati kejadian-kejadian beberapa waktu ini mirip pola-pola kekerasan saat era Orde Baru. Terlebih di era digital saat ini berita begitu cepat tersebar secara luas melalui media sosial entah itu berita yang bersifat fakta ataupun hoax,” kata DPN ISRI dalam sebuah pernyataan, Jakarta, Rabu (14/2/2018).
Oleh sebab itu, katanya, dirasa penting adanya panduan ideologi bagi masyarakat agar lebih kritis dan mampu menyaring berita-berita mana yang mempunyai nilai persatuan dan mana yang justru mengancam kebhinnekaan bangsa ini.
DPN ISRI mengatakan perlu segera dilakukan penegakan hukum setuntas-tuntasnya agar motif apapun yang melatarbelakanginya dapat diketahui dan diselesaikan, karena hal ini sangat mengancam kebhinnekaan, persatuan dan kesatuan bangsa.
“Meminta kepada pemerintah untuk membumikan Pancasila dan Budi Pekerti sejak pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi dengan metode yang disesuaikan dan relevan untuk jaman kekinian serta merevitalisasi budaya dan kearifan lokal dalam dunia pendidikan kita karena budaya adalah benteng nasionalisme,” katanya.
Baca juga: Mewaspadai Perang Non Militer
Kemudian, meminta kepada pemerintah dalam menjalankan program dan kegiatan yang menyentuh lingkungan paling terkecil yaitu desa, RW, RT dan keluarga dilakukan oleh para pendamping program pemerintah yang mempunyai dan/atau dibekali kapasitas pengetahuan Pancasila, agar membumi dan bekerja pada lingkup masyarakat terkecil.
“ Meminta masyarakat khususnya anggota dan jajaran pengurus Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia untuk terus mendengar himbauan pemuka agama dan tokoh masyarakat untuk saling toleransi, menjaga kerukunan kehidupan berbangsa dan bernegara serta bergotong royong pada lingkungan masing-masing serta ikut mengawal Pancasila, menjaga NKRI, merawat Bhinneka Tunggal Ika, menegakan UUD 1945, bangga menggunakan bahasa persatuan Bahasa Indonesia dan memastikan Bendera Merah Putih terus berkibar di bumi Indonesia,” katanya. (red)
Editor: Gendon Wibisono