Politik

DPD Minta Pemerintah Segera Antisipasi Krisis Qatar

Peta Arab Saudi/Shutterstock

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI, Dailami Firdaus mengaku terkejut dengan peristiwa pemutusan hubungan diplomatik dengan Qatar oleh beberapa negara Timur Tengah yaitu Saudi Arabia, Uni Emirat Arab (UEA), dan Bahrain.

Pasalnya, menurut Dailami, banyak warga Indonesia yang bekerja dan bermukim di Qatar.

“Sekitar 40.000 warga Indonesia di Qatar, sudah seharusnya negara memberikan perlindungan yang diperlukan kepada mereka,” ungkapnya kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (8/6/2017).

Anggota DPD yang mewakili daerah DKI Jakarta itu juga menyoroti dampak krisis Qatar ini pada sektor perjalanan umroh.

“Harus segera pula diantisipasi perjalanan umroh ke Tanah Suci yang menggunakan penerbangan Qatar Airways maupun penerbangan melalui Bandara Internasional Doha,” ujar Dailami.

Menurut Dailami, praktis setelah pemutusan hubungan diplomatik ini, maskapai penerbangan dari Qatar atau wilayah Qatar tidak bisa melewati wilayah udara Saudi Arabia, Emirat Arab maupun Bahrain. Jadi hanya ada satu akses menuju ke dan dari Qatar yaitu dari jalur utara melalui Iran dan Iraq.

Baca Juga:  LSN Effect di Pemilu 2024, Prabowo-Gibran dan Gerindra Jadi Jawara di Jawa Timur

“Saya menyerukan pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri untuk mengkoordinasikan langkah-langkah terpadu perlindungan warga Indonesia maupun dampak krisis lainnya bersama departemen atau lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat,” katanya.

Dailami berharap, situasi ini dapat diselesaikan melalui dialog dalam semangat persaudaraan dan saling menghormati berbagai pihak, karena krisis diplomatik yang berlarut-larut tidak hanya mengganggu stabilitas wilayah Timur Tengah, tetapi juga kepentingan nasional Indonesia berupa keamanan warga, perjalanan umroh maupun perdagangan di wilayah Teluk Persia dan Timur Tengah pada umumnya.

Reporter: DM/Rudi Niwarta
Editor: Eriec Dieda

Related Posts

No Content Available