NUSANTARANEWS.CO – Komite III DPD RI menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan (Menkes), Nila Moeloek, di Gedung DPD RI Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Pada kesempatan ini Komite III DPD ingin meminta kejelasan kepada pemerintah terkait permasalahan kebijakan pendidikan Dokter Layanan Prima (DLP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) hingga penyakit menular.
Ketua Komite III DPD RI, Hardi Selamat Hood, mengatakan saat ini telah terjadi polemik terkait DLP, pengedaran obat, KIS, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan narkoba. Hal tersebut yang kini mendera di berbagai daerah.
“Kita berharap Menkes bisa menjelaskan hal itu,” ungkapnya saat membuka Raker di Gedung DPD, Jakarta, Senin (19/12/16).
Menurutnya, persoalan tersebut juga dialami di daerahnya yaitu Batam. Batam sangat menarik untuk dibahas. “Kita memandang perlu untuk segera diatasi karena ini menyangkut kualitas sumber daya manusia. Dengan hidup sehat hal ini juga menjadikan kualitas bangsa yang bermutu,” ujar senator asal Kepulauan Riau itu.
Di kesempatan yang sama, Menkes Nila Moeloek menjelaskan program DLP memang belakang ini menimbulkan berbagai polemik. Tentunya sebagai pemerintah, program ini tetap dilaksanakan. “Karena bagaimanapun misi dan visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Nawacita ingin mewujudkan Indonesia sehat,” ujarnya.
Nila menyebutkan, dengan program itu pemerintah menginginkan masyarakat yang sehat. Untuk itu, cara berpikir masyarakat harus didukung dengan layanan kesehatan seperti akses dan mutu. “Kita harus merubah mindset masyarakat agar bisa hidup sehat,” katanya.
Terkait JKN, Nila menilai JKN telah memberikan layanan kesehatan bagi kalangan yang kurang mampu. Untuk itu, harus diutamakan kesehatan dalam pembangunan. Terutama dalam penguatan layanan kesehatan dimana harus melihat pada sistem pelayanan, khususnya yang ada di Indonesia. “Terutama dalam sistem rujukan dan peningkatan mutu. Maka asuransi yang bersifat gotong-royong ini sangat diperlukan,” ungkapnya.
Ia juga membenarkan bahwa memasuki era seperti sekarang ini, yang mana penyangkit tidak menular kian pesat. Salah satunya diabetes mellitus (kencing manis). Tentunya penyakit ini menjadi ancaman bagi Indonesia. “Penyakit ini kurang lebih 24 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Kita bisa melihat bukan hanya di perkotaan tapi juga di pedesaan,” katanya.
Sementara itu, Anggota DPD Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Rakhman, mengatakan pemerintah harus memperhatikan dari hulu. Memang masyarakat harus diberikan penyuluhan hidup sehat. “Pemerintah harus memberikan penyuluhan terkait hidup sehat ke masyarakat,” ujarnya. (Deni)
