Connect with us

Politik

Dosen UNHAN Sebut Kedaulatan Berlaku Diskriminatif Terhadap Negara Lain

Published

on

Direktur Eksekutif CISS, M. Dahrin Laode/Foto: via suaraas.com
Dosen Damai dan Resolusi Konflik (DRK) Universitas Pertahanan (Unhan), M. Dahrin Laode/Foto: via suara.com

NUSANTARANEWS.CO – Presiden Joko Widodo(Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No. 59/2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang Didirikan oleh Warga Negara Asing (WNA) pada 2 Desember 2016 lalu. Diterbitkannya PP tersebut telah memancing reaksi negatif, terutama di kalangan netizen.

Namun demikian, respon negatif yang muncul di media sosial tersebut menurut Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, karena kekeliruan persepsi.

“Kebanyakan orang membayangkan bahwa yang disebut ormas itu melulu sebagai organisasi gerakan sosial politik, atau gerakan keagamaan, seperti NU, Muhammadiyah, FPI, atau Pemuda Pancasila, misalnya, padahal tidak seperti itu,” kata Fadli, Sabtu (17/12/2016).

Baca : Ormas WNA, Fadli Zon: Pemerintah Tak Boleh Abaikan

Berbeda dengan Fadli, Dosen Damai dan Resolusi Konflik (DRK) Universitas Pertahanan (Unhan) M. Dahrin La Ode mengatakan bahwa ketika WNA boleh mendirikan Ormas di Indonesia, itu akan berdampak terhadap terbaginya kekuasaan dan kedaulatan negara.

Tidak ada negara di dunia, lanjut Dahrin, negara asing boleh bikin ormas di negaranya. Dan jika ada yang menilai bahwa PP keormasan itu baik bagi Indonesai, bagi Dahrin pikirannya sedang tidak sehat.

“Itu tidak sehat pikirannya. Pikiran politiknya itu tidak sehat,” ujar Dahrin saat dihubungi nusantaranews.co, Sabtu (17/12). (Lihat : PP Ormas Asing, Dosen UNHAN: Itu Melanggar Kedaulatan NKRI)

“Yang menilai tidak masalah, berarti dia tida berpikir politik kedaulatan. Dia tidak nyampe pikirannya pada yang dimaksud kontrak sosial yang diajarkan oleh Jean-Jacques Rousseau bahwa, kedaulatan tidak boleh dicabut dan tidak boleh dibagi,” sambungnya.

Dahrin menyampaikan bahwa, kedaulatan negara itu berlaku diskriminatif terhadap bangsa lain. “Itu yang disebut politik. Jadi kenapa orang negara lain mau masuk ke negara yang satu harus pakai pasport. Karena itu merupakan kedaulatan diskriminatif. Itu contohnya,” terang Dahrin.

Baca Juga:  Menapaki Masa Depan Indonesia dengan Konsep Trilogi Pribumi (1)

Labih lanjut, Direktur Eksekutif CISS (Center Institute of Strategic Studies) itu berujar, siapapun yang menganggap PP itu tidak masalah, berarti pikirannya belum sampai kesana. “Pikirannya hanya melihat duit orang Cina. Kadang-kadang hanya karena uang, kedaulatan tidak diperdulikan sama orang kita (Indoneisa) ini,” ujarnya. (Sulaiman)

Terpopuler