NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim Suban Wahyudiono tampaknya tak mau disalahkan atas kelalaiannya dalam mengantisipasi bencana gempa di Jatim yang berdampak rusaknya sejumlah bangunan dan jatuhnya 3 korban jiwa di pulau Sapudi Sumenep Madura.
Suban saat dikonfirmasi di Surabaya, Kamis (11/10) terkesan menyalahkan BMKG atas kurang tanggapnya adanya bencana gempa di Jatim beberapa hari lalu.” Itu tugas dari BMKG yang mengetahui akan adanya bencana di suatu daerah,” ungkapnya.
Ironisnya, pernyataan Suban tersebut bertolak belakang dengan pernyataan lanjutan dirinya ketika menyebutkan sejumlah early warning system yang dimiliki provinsi Jatim. Dari 417 desa berstatus rawan bencana, Jatim baru memasang di sekitar 73 titik untuk alat yang digunakan untuk peringatan dini bencana tersebut.
Suban menyebutkan bawa alat peringatan dini yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur tersebut tersebar di beberapa kabupaten maupun kota di Jawa Timur. Hal ini disesuaikan dengan potensi bencana di masing-masing wilayah.
“Sebetulnya, di Jawa Timur ada 12 ancaman potensi bencana. Misalnya, di utara (Jatim) ada banjir, di selatan ada langsor dan tsunami. Kita sesuaikan alatnya,” lanjut Suban.
Suban menjelaskan bahwa Gubernur Jawa Timur, Soekarwo telah menginstruksikan kepada pihaknya untuk meningkatkan upaya early warning sistem itu. Selain dengan melakukan investarisir dan memperbanyak unit, juga dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat.
Yakni, dengan mengubah desa berpredikat rawan bencana menjadi desa tangguh bencana. “Pak Gubernur telah menginstruksikan untuk memetakan desa yang rawan bencana. Jadi, 417 desa rawan bencana. Itu yang nantinya akan dijadikan Desa Tangguh Bencana,” tegas Suban.
Di antaranya, dengan memberikan pelatihan kepada kalangan karang taruna. “Nanti karang taruna bisa jadi early warning system atau peringatan dini untuk bencana,” katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, DPRD Jatim akan melakukan evaluasi terhadap kinerja kepala BPBD Jatim Suban Wahyudiono karena dinilai lamban dan kurang tanggap atas terjadinya gempa di Situbondo Kamis dinihari (11/10).
Selain tidak melakukan antisipasi, update perkembangan terkini juga belum dipublikasikan secara luas ke masyarakat. “Kami juga belum dapat update informasi terkini gempa Situbondo, saya malah dapat informasi dari media,” kata Ketua Komisi E DPRD Jatim Hartoyo, Kamis (11/10).
Menurutnya, institusi seperti BPBD seharusnya aktif koordinasi dengan BMKG. Dan yang tak kalah penting adalah tanggap menangani serta memberi informasi kepada masyarakat, terkait potensi bencana di Jawa Timur. Tujuannya jelas, agar meminimalisir korban, dan kalau ada korban langsung bisa ditangani dengan cepat.
“Kepala BPBD juga harus on call 24 jam, karena masyarakat pasti menunggu perkembangan setiap waktu,” tekan Politisi Partai Demokrat ini.
Dijelaskannya, gempa di Situbondo yang termyata sampai menimbulkan korban jiwa di Kepulauan Sumenep, harus segera ditangani cepat.
“Kita akan evaluasi kepala BPBD Jatim karena penanganan bencana ini sangat serius. Kami akan segera minta laporan setahun kemarin sudah melakukan apa saja,” pungkas Hartoyo.
Pewarta: Setya
Editor: M. Yahya Suprabana
