NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Ekonom konstitusi Defiyan Cori mengatakan tiga bulan bukanlah waktu yang singkat dalam mengelola dan memimpin sebuah perusahaan skala besar penyedia layanan produk yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti Pertamina. apalagi dengan beberapa orang direksi merangkap jabatan lain.
Ambil contoh misalnya Nicke Widyawati yang ditunjuk sebagai Plt Dirut Pertamina menggantikan Elia Massa Manik. Nicke diketahui juga merangkap merangkap sebagai Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) Pertamina.
“Membiarkan posisi direktur utama lowong dalam jangka waktu lebih dari tiga bulan, maka terkesan presiden menyederhanakan masalah yang saat ini dihadapi oleh Pertamina dalam menyelesaikan kompleksitas permasalahan kebijakan energi dan persaingannya di tengah pasar dunia. Ditambah lagi adanya beberapa Direktur Utama BUMN yang terindikasi kasus korupsi, seperti dulu PT PAL dan yang terkini adalah Dirut PLN,” kata Defiyan, Jakarta, Senin (23/7/2018).
Presiden sejak awal memegang tampuk pemerintahan telah menolak dengan keras dan tegas atas eksistensi mafia Migas yang disinyalir selalu membuat harga BBM dan listrik dipermainkan dan menjadi mahal. Bahkan untuk masalah mafia Migas ini, Presiden pun telah membentuk Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi yang bekerja selama enam bulan dan telah menghasilkan 12 rekomendasi serta berdampak pada pembubaran Petral yang dianggap sebagai mafia Migasnya selama ini.
“Namun faktanya, apakah mafia Migas telah hilang dari peredaran transaksi jual-beli (trading) di wilayah sekitar Gambir tempat beroperasinya BUMN Pertamina dan di sekitar Kebayoran untuk BUMN PLan ini?,” ucapnya.
Defiyan menambahkan, untuk rencana penunjukkan direktur utama Pertamina yang ketiga kalinya maka presiden harus memperhatikan betul rekam jejak (track record) dan kompetensi calon-calon yang telah diajukan oleh Menteri BUMN. Tanpa rekam jejak dan kompetensi yang jelas dalam bidang usaha energi, terutama minyak dan gas bumi, maka sama saja Pertamina dihadapkan pada permasalahan baru.
“Sementara permasalahan klasik soal harga BBM, jaringan logistik BBM di wilayah yang masih terkendala, pembangunan kilang minyak dan gas yang baru serta insider trading dan mafia Migas belum terselesaikan,” imbuhnya.
Sedangkan untuk Dirut PLN yang saat ini harus terlibat bolak balik ke KPK sebagai saksi kasus korupsi PLTU Riau 1, maka Menteri BUMN dan Presiden juga harus segera mempertimbangkan langkah strategisnya. Untuk kasus yang menimpa Dirut PLN ini, maka perlu kiranya memilih Dirut PLN baru atau menunjuk Plt Dirut PLN sebagaimana halnya Pertamina supaya Sofyan Basir fokus berurusan dengan KPK.
“Maka dari itu, Presiden sangat diharapkan publik agar tidak mengulangi kesalahan berikutnya dengan memilih seorang Dirut tanpa rekam jejak dan kompetensi di bidang minyak dan gas bumi. Tanpa mendikotomikan calon tersebut berasal dari luar atau dalam lingkungan Pertamina dan PLN serta berlaku untuk BUMN lainnya, maka kesolidan tim manajemen juga perlu diperhatikan secara serius,” papar Defiyan.
Editor: Gendon Wibisono & Eriec Dieda
