NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Direktur riset demokrasi dan isu politik Universitas Telkom, Dedi Kurnia Syah Putra menilai rencana kegiatan reuni 212 yang akan digelar di Monas pada 2 Desember 2018 besok, disebut cenderung politis.
“Sulit dipercaya jika aksi tersebut bukan gerakan politis,” kata Dedi Kurnia Syah Putra, dalam keterangan tertulisnya, dikutip Sabtu (1/12/2018).
Dalam perspektif demokrasi kata dia, memang memberikan hak publik untuk berkumpul, mengemukakan pendapat, dan hal lain. “Tetapi, secara etis publik juga miliki kewajiban menjaga ketertiban bersama, tidak provokatif,” sambungnya.
Baca Juga:
Puluhan Ribu Pasukan TNI Dikerahkan Ke Monas, Lieus: Seperti Mau Perang Saja
Wakil Ketua MUI: Saya tidak Lihat Urgensi Serius Dari Reuni 212
Polda Metro Jaya Diminta Tak Perlu Panik Sikapi Reuni 212
Dirinya beranggapan reuni 212 ada potensi untuk melakukan kampanye mendukung salah satu paslon capres cawapres tertentu.
“Kampanye politik tidak selalu berupa ajakan, bisa jadi reuni 212 memang tidak mengajak massa untuk memilih salah satu kubu, tetapi ketika yang bergiat diasosiasikan bagian dari kubu tertentu, maka publik bisa membaca, kemana arah aksi ini” terangnya.
Seharusnya lanjut dia, elit atau tokoh yang berpengaruh dari kedua kubu, mementingkan kesatuan bangsa. “Dibanding harus membangun gerbong sebesar-besarnya, tetapi hanya untuk golongannya saja, tentu ini preseden kurang baik bagi Indonesia yang beragam,” tandasnya.
Pewarta: Romandhon
Eeditor: Alya Karen