NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Mengejar kemajuan teknologi menjadi prioritas dalam mengembangkan industri pertahanan nasional. Akan tetapi, pihak yang bertanggung jawab atas hal tersebut, harus bisa mengakomodasi kepentingan kemajuan teknologi.
Menurut informasi beredar, tim pelaksana (Tim Laks) Komite Kebijakan Industri Pertahanan yang baru dibentuk pekan lalu, sebagian diisi pensiunan TNI bahkan politikus. Dalam informasi yang beredar di media sosial itu, susunan pengurus Tim Laks KKIP baru, adalah Marsekal Madya TNI (Purn) Ismono Wijayanto sebagai Ketua Tim Pelaksana Harian.
Dan dua orang wakil ketua, yakni Letnan Jenderal TNI Thamrin Marzuki dan Mayor Jenderal TNI Mar (Purn.) Yussuf Solichien. Ketua Tim Laks KKIP baru, Ismono Wijayanto juga pernah menjadi Irjen Kemhan pada periode 2014-2016. Dia merupakan purnawairawan perwira tinggi TNI AU lulusan Akademi Angkatan Udara (AAU) tahun 1983.
Adapun Yussuf Solichien merupakan Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) periode 2018-2023. Ia merupakan purnawirawan perwira tinggi TNI AL lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) Angkatan ke-19 tahun 1973.
Berdasarkan informasi yang beredar saat ini, Yussuf dikenal dekat dengan Prabowo Subianto. Mereka pernah berkantor bersama di gedung Menara Imperium, Kuningan, Jakarta. Selain itu, Yussuf yang sudah tiga periode menjabat ketua umum HNSI, kerap berhubungan dengan Prabowo yang pernah memimpin Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).
Sementara itu, Kementerian Pertahanan hingga saat ini belum bisa menanggapi informasi tersebut. Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemhan, Brigjen TNI Totok Sugiharto, mengaku baru akan memastikan dulu informasi tersebut.
“Nanti saya cek ya,” ujar Totok.
Pada kesempatan terpisah, Direktur Imparsial, Al Araf, meminta Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) bisa keluar dari sejumlah persoalan, salah satunya, terkait masalah bisnis alutsista.
Untuk itu, menurut Al Araf, struktur Tim Pelaksana KKIP mesti diisi orang-orang yang memiliki integritas dan kompetensi yang andal, terutama dalam hal industri pertahanan.
“Jangan sampai anggota KKIP justru diisi oleh individu yang diduga dalam permainan alutsista,” kata Al Araf kepada wartawan , Minggu (21/10/2018).
KKIP, ujar Al Araf, mestinya diisi oleh orang-orang yang bebas dari permainan alutsista. Selain itu, anggota KKIP juga harus bisa memahami dan menjalankan visi dari Presiden Joko Widodo terkait industri pertahanan.
“Adalah sangat bijak jika presiden mengecek dan mengevaluasi kembali anggota-anggota KKIP yang tidak kompeten, tidak punya integritas, dan justru selama ini tidak sejalan dengan presiden,” ujarnya.
Dia menuturkan, KKIP memiliki peran strategis dalam pembangunan industri pertahanan di Indonesia. Sehingga, menurutnya, penting untuk diisi oleh orang-orang yang memiliki visi sama dengan Presiden Jokowi dalam pembangunan industri pertahanan.
“Seharusnya orang-orang yang duduk di sana adalah orang-orang yang secara politik memang memahami dan mendukung presiden selama ini dalam menurunkan Nawa Cita presiden, bukan justru orang-orang yang sebaliknya,” tuturnya.
Al Araf menjelaskan, salah satu visi dari Jokowi adalah pembangunan kekuatan maritim dan pengembangan industri pertahanan dalam negeri. Karena itu, menurutnya, sepantasnya orang yang duduk di KKIP adalah yang selama ini sejalan dengan pemikiran mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
“Bukan malah individu yang selama ini bertentangan dengan presiden,” tandasnya.
