Connect with us

Ekonomi

Direktur IDM: SBY Tak Berani Jual Bandara, Jokowi Terang-Terangan

Published

on

Presiden Joko Widodo (kiri) menerima kunjungan Ketua Umum DPP Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka, Kamis (9/3). ANTARA FOTO/Setpres/Cahyo Bruri Sasmito

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring (IDM) Bin Firman Tresnadi menyinggung bahwa soal pembangunan infrastruktur, dirinya mengatakan sebenarnya Presiden Jokowi melanjutkan program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3I) yang dulu dilakukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Infrastruktur yang digembar-gemborkan Jokowi masih dalam skema itu,” ungkap Firman Tresnadi kepada Nusantaranews.co, Rabu (7/2/2018).

Kedua pemimpin tersebut yakni Jokowi dan SBY, dari sisi kebijakan ekonomi menurutnya sangat mencerminkan konsep neoliberal. Meski demikian Firman Tresnadi mengatakan derajat neolib antar SBY dan Jokowi, maka Jokowi disebutnya jauh lebih neolib.

“Derajat neolib Jokowi lebih tinggi dibandingkan SBY. SBY masih tidak berani untuk menjual bandara. Sedangkan di era Jokowi sekarang, mereka terang-terangan sedang menjajakan itu,” kata Firman Tresnadi.

Dirinya mengatakan, satu persatu layanan publik strategis dan barang publik sudah diserahkan ke mekanisme pasar. “Salah satunya jalan tol Becakayu yang baru saja diresmikan,” ungkapnya,

Tak bisa dipungkiri, sederet kebijakan seperti privatisasi Bandara, Dermaga atau Pelabuhan, Jalan Tol dan penjualan aset-aset BUMN lainnya merupakan cerminan nyata rezim neoliberalisme yang dipraktekkan Jokowi.

November 2017 lalu, Mantan Menteri Keuangan RI, Rizal Ramli membeberkan daftar aset infrastruktur tol yang dilepas ke swasta. Sederet infrastruktur jalan tol itu antara lain; Jalan Tol Kanci-Pejaga, Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang, Batang-Semarang, Solo-Ngawi, Ngawi Kertosono, Pasuruan-Probolinggo, Tol Bekasi-Cawang Kampung Melayu, dan Tol Bali Mandara.

Sementara untuk infrastruktur pelabuhan yang dilepas ke swasta, meliputi; Pelabuhan Manokwari, Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Ternate, Pelabuhan Pantoloan, Pelabuhan Pare-Pare, Pelabuhan Kendari, Pelabuhan Biak, Pelabuhan Fakfak, Pelabuhan Sorong dan Pelabuhan Merauke.

Hal ini menyusul intruksi Presiden Jokowi yang sebelumnya telah memerintahkan kepada BUMN untuk menjual proyek infrastrutktur yang sudah rampung dibangun kepada swasta. “Saya sudah perintahkan kepada BUMN, kalau sudah membangun jalan tol, sudah jadi, segera dijual,” ujar Jokowi, 26 April 2017, dilansir dari Kompas.com. (*)

Baca Juga:  Seluruh Resep Ekonomi Politik Indonesia Diabdikan Kepada Kepentingan Asing

Pewarta: G Wibisiono
Editor: Romandhon

Loading...

Terpopuler