Hukum

Direksi ISIS Cium Jampidsus Sulundupkan Hukum Perihal Korupsi Kondensat

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) patut diduga melakukan penyelundupan hukum skandal mega korupsi kondensat dengan kerugian negara diperkirakan Rp 35 triliun. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Institute for Strategic and Indonesia Studies (ISIS) Kisman Latumakulita.

Pasalnya, kata Kisman, sudah dua tahun lebih Jampidsus selalu bilang alat bukti masih kurang. “Perkara ini bolak-balik antara Bareskrim dengan Jampidsus sekitar lima sampai enam kali. Jampidsus selalu nyatakan P-19 ke penyidik Bareskrim, yang berarti alat bukti masih kurang,” ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima, Selasa (19/12/2017).

Kisman menengarai ada upaya penyelundupan hukum yang dilakukan pihak Jampidsus. Caranya, kata dia, dengan mengarahkan atau menggeser perkara ini ke ranah perdata.

“Jika demikian, maka besar kemungkinan bakal ada P-19 sebanyak sepuluh sampai dua puluh kali lagi dari Jampidsus sebagai institusi memeriksa perkara ini,” papar Kisman.

Skandal mega korupsi kondensat Rp 35 triliun, ungkapnya, sampai sekarang sudah diperiksa oleh tiga Jampidsus, yaitu Widyo Pramono, Arminsyah yang sekarang menjadi Wakil Jaksa Agung dan Adi Toegarisman yang sebulan lalu menjabat Jampidsus.

Baca Juga:  Sah..!!! Majelis Hakim PN Sukadana Diduga Keras Penggemar Berat Perilaku Selingkuh

“Perkara yang sejak awal disidik oleh Bareskrim Polri ini juga sudah ditangani tiga Kabareskrim, yaitu Komjen Budi Waseso—sekarang Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Anang Iskandar dan sekarang Komjen Aridono Sukmanto,” terangnya.

Kisman mengaku dirinya mendapatkan informasi bahwa skandal mega korupsi kondensat ini mau darahkan atau diselundupkan ke ranah perdata. Penyebabnya, papar dia, karena kasus ini diduga melibatkan tokoh-tokoh penting di lingkaran lembaga Presiden dan Istana Negara. “Caranya dengan mengembalikan kerugian negara,” ujarnya,

“Mudah-mudahan saja informasi yang saya peroleh ini salah atau keliru. Dengan demikian perkaranya bisa cepat P-21 dan dilimpahkan ke pengadilan, karena mengembalikan kerugian negara tidak serta-merta menghapus atau menghilamgkan aspek pidana. Namun jika informasi saya ini benar, maka Jampidsus dengan sengaja telah melakukan penghinaan yang keji terhadap norma-norma hukum dan gerakan pemberantasan korupsi. Ingat, skandal ini sedang diplototi oleh mata ratusan juta pasang mata rakyat Indonesia dari sabang sampai Merauke, bahkan luar negeri,” sambung Kisman Latumakulita.

Baca Juga:  Kapolda Lampung Digeser ke Kemenhub, Kapolres Lampung Timur Kemana?

Pewarta/Editor: Achmad S.

Related Posts

1 of 1.003