NUSANTARANEWS.CO, Madiun – Sejarah kelam pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun pada 19 September 1948 silam, ternyata masih menyisakan citra ‘buruk’ terhadap kota Madiun. Akibatnya sampai saat ini, Kabupaten Madiun masih kerap diidentikkan sebagai daerah PKI.
Karena selalu diopinikan sebagai daerah PKI, Bupati Madiun Muhtarom saat safari Ramadhan di Kecamatan Dopo pada Selasa 6 Juni 2017 kemarin mengaku pandangan itu dianggap salah (tidak benar). Sebab menurutnya, daerah Madiun, kata dia sesungguhnya merupakan daerah korban PKI.
Baca: Bersihkan Komunis, Front Anti Komunis RI Gelar Sarasehan di Pesantren Jatim
“Wilayah Madiun kondisinya ya seperti yang kita lihat saat ini. Apalagi pada waktu itu, Kabupaten Madiun diopinikan sebagai daerah PKI. Tetapi sebenarnya hal itu salah, maka dari itu saya yang meneruskan perjuangan pendahulu, ingin merubah bahwa Madiun bukan daerah PKI tetapi daerah korban PKI,” kata bupati Madiun Muhtarom.
Alasannya, karena di Madiun sudah sejak dulu banyak berdiri pondok pesantren, sehingga tidak mungkin jika Madiun menjadi daerah yang non agamis.
Baca: Bara, Strategi PKI Gebuk Rival-Rival Politik
“Madiun sendiri dari sejarahnya sistem pemerintahannya dari Demak, sehingga tidak mungkin Madiun sebagai daerah non agamis. Selain itu, di Madiun ini banyak berdiri Pondok Pesantren meski tidak sebesar seperti yang berada di daerah Timur,” terangnya.
Sebagai informasi, dalam peristiwa kudeta PKI di Madiun pada September 1948 silam itu, banyak masyarakat, terlebih kyai, santri dan pejabat perwira yang menjadi tumbal arogansi komunis. Namun pemerintah Soekarno kala itu sedikit lamban dalam memproses kasus pemberontakan Madiun.
Baca: Menguatnya Neo-PKI, Indonesia Dalam Ancaman Perang Saudara
Sebulan pasca peristiwa kudeta Madiun, pemerintah baru menangkap beberapa pimpinan PKI yang terlibat di balik peristiwa Madiun, termasuk Muso sebagai dalang pemberontakan yang ditembak mati. (*)
Editor: Romandhon
