Dinsos Sumenep Gelar Sosialisasi Verifikasi Validasi BPIJK

Bupati Sumenep saat memberikan sambutan di acara sosialisasi verifikasi dan validasi BPIJK. (Foto: NUSANTARANEWS.CO/Danial Kafi)

NUSANTARANEWS.CO, Sumenep – Dalam rangka menyamakan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Sosial (Dinsos) menggelar Sosialisasi Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK) di Hotel Utami Sumenep, acara tersebut berlangsung selama dua hari, dari tanggal 27-28 September 2018.

Menurut Kepala Dinas Sosial Sumenep R. Aminullah mengatakan sosialisasi Verifikasi dan Validasi PBIJK merupakan kegiatan pendataan penerima manfaat PBJIK Se-Kabupaten Sumenep. Terdiri dari petugas kecamatan dan desa.

Kata Minul sapaan akrapnya mengatakan tugas pendata yaitu memeriksa dan mengevaluasi keberadaan warga pemegang kartu BPIJK, untuk memastikan apakah warga pemegang kartu itu ada yang sudah pindah alamat, meninggal dunia, status ekonomi meningkat dan data ganda.

“Data itu penting, sehingga perlu di valitkan dengan baik,” terangnya

Minul menambahkan Se-Kabupaten Sumenep sampai saat penerima manfaat sebanyak 538.000 jiwa. Oleh sebab itu, pendataan penting untuk mencocokkan penerima apakah ada yang meninggal, pindah tempat tinggal dan data ganda. Karena jika ditemukan seperti itu akan dialihkan pada penerima lain.

Sementara Bupati Sumenep KH Abuaya Busyro Karim dalam sambutannya mengatakan petugas yang mendata harus betul-betul turun kemasayarakat, jangan dikerjakan di atas meja. Menurutnya, data tersebut sangat penting karena menyangkut data yang akan dijadikan acuan penerimaan bantuan.

“Karena jika tidak didata dengan benar ditakutkan warga yang layak menerima tidak terdata atau sebaliknya warga yang tidak layak menerima justru masuk dalam daftar penerima bantuan,” terangnya.

Bupati berharap Camat dan Kepala Desa ikut aktif mengawal proses verifikasi dan validasi data PBIJK, sehingga proses pelaksanaan pendataan dilakukan dengan baik dan penuh tanggung jawab, sehingga hasil dari pendataan sesuai dengan kondisi masyarakat di bawah.

“Jangan sampai pendataan ini dijadikan politisasi kepentingan kepala desa, agar masyarakat tidak jadi korban,” terang Politisi PKB tersebut.

Dalam acara tersebut, hadir Buapti Sumenep, Sekretaris Daerah Edy Rasyiadi, Kepala Dinas Sosial R. Aminullah, Camat se-Kabupaten Sumenep serta perwakilan Kepala Desa.

Pewarta: Danial Kafi
Editor: Novi Hildani