NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Komisi A DPRD Jatim yang membidangi pemerintahan termasuk pelaksanaan pilkada di Jatim menggelar pertemuan dengan pihak KPU Jatim, Senin (13/12). Dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa hal terkait pilkada yang akan digelar pada tahun 2024 mendatang. Pembahasan dua institusi tersebut juga diikutkan soal besaran anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Pilkada tersebut.
Ketua Komisi A DPRD Jatim Mayjen TNI (purn) Istu Hari Subagio mengatakan dalam pertemuan dengan pihak KPU Jatim telah disepakati akan sering menggelar pertemuan untuk membahas pembiayaan pilkada di Jatim.
“Kalau sebelumnya anggarannya fantastis, tentunya akan diupayakan bisa ditekan semaksimal mungkin. Itupun harus realistis dan pengeluaran tidak ganda antara propinsi dengan KPU kabupaten/kota di Jatim,” jelas mantan pangdam Bukit Barisan ini saat dikonfirmasi di kantornya, Senin (13/12).
Pria kelahiran Kertosono Nganjuk ini mengatakan perlu ada koordinasi yang ketat dengan KPU kabupaten/kota di Jatim untuk bisa menekan anggaran tersebut.
Sementara itu, ditempat yang sama ketua KPU Jatim Choirul Anam mengatakan dalam pelaksanaan Pilkada 2024 mendatang, pihaknya telah menyodorkan anggaran sebesar Rp 1,9 Triliun dimana hal tersebut adalah pengajuan secara umum. “Itu pengajuan umum belum nanti ada proses sharing dengan KPU Kabupaten/kota di Jatim. Sharingnya bagaimana nantinya akan dibicarakan. Apakah kekuatan anggaran tersebut ditanggung semua oleh Propinsi atau ada sharing dengan kabupaten/kota,” jelasnya.
KPU Jatim, kata pria yang akrab dipanggil cak Ana mini, pihaknya sudah sharing dengan Pemprov agar untuk pembiayaan pilkada 2024 mendatang seperti pilgub 2018 lalu.” Untuk pembiayaan badan adhoc,petugas kecamatan, kelurahan dan TPS dibiayai oleh kabupaten/kota. Propinsi membiayai kebutuhan TPS saja,” jelasnya.
Dari proses seperti pilkada 2018 lalu, kata Choirul Anam, bisa ditekan anggaran pilkada 2024 mendatang mencapai Rp 1,1 T hingga Rp 1,2 T. “Tapi proses sharing tersebut tergantung hasil dengan kabupaten/kota. Dan nantinya akan keluar SK Gubernur tentang sharing pendanaan pilkada,” jelasnya. (setya)
