NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Jelang berakhirnya jabatan gubernur Jatim, DPRD menilai bahwa Soekarwo masih belum maksimal dalam memberikan kesejahteraan kepada petani selama 10 tahun terakhir. Pasalnya, untuk memberikan kesejahteraan perlu dilakukan revolusi di sektor pertanian.
“Nilai tukar petani terus melambat, padahal ini jadi salah satu indikator kesejahteraan petani,” kata ketua Fraksi PAN DPRD Jatim Agus Maimun saat ditemui di sela-sela sidang paripurna pendapat akhir fraksi terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) Gubernur di Gedung DPRD Jatim, Rabu (26/12/2018).
Politisi asal Tuban ini menyebutkan menciptakan industri pertanian memang tidak mudah. Harus ada keterlibatan dari berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, provinsi, terutama kabupaten atau kota.
Dia mengatakan meski pertanian dan pengairan merupakan urusan pilihan bagi provinsi, tetap harus ada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani, minimal memproteksi produk pertanian.
“PAN memandang perlu untuk adanya revolusi di bidang pertanian,” jelas pria yang juga anggota Komisi B DPRD Jatim ini.
Agus Maimun berharap revolusi pertanian bisa terealisasi oleh pemerintahan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak. Salah satunya, kata dia, terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka pengangguran terbuka yang makin baik serta tata kelola keuangan daerah yang mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Pewarta: Setya N
Editor: Gendon Wibisono