NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Aktivis Papua Arkilaus Baho tak henti-henti memuji kebijakan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur saat masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Di mata orang Papua, kata Arkilaus, sosok Gus Dur seperti ponolong yang memberikan air minum saat orang Papua tengah sekarat akibat kehausan.
Ia mengatakan, di era Gus Dur orang Papua merasa berdaulat atas dirinya sendiri. Ia diberikan ruang untuk berekspresi dan merasa benar-benar berada di rumahnya sendiri. Bahkan konflik pun tidak terjadi di Bumi Cendrawasih tersebut.
“Orang Papua itu seperti di negerinya sendiri. Jadi tuan di negeri sendiri,” kata Arkilaus saat diskusi di Kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (26/8/2019).
Ia menjelaskan, ada dua faktor kenapa masyarakat Papua saat ini merasa seperti tidak hidup di negeri sendiri. Pertama faktor ekonomi. Ia mengatakan, ekonomi di Papua saat ini dikuasai oleh orang yang bukan asli Papua, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial.
“Kalau sekarang orang Papua bukan seperti di negerinya sendiri. Kenapa? Karena pertama terpinggirkan dari aspek ekonomi,” ujarnya.
Kedua, dari aspek politik. Ia menuturkan bahwa sistem pemilu langsung tidak sesuai dengan kultur dan adat istiadat masyarakat Papua. Sebaliknya rakyat Papua cenderung menggunakan musyawarah mufakat dalam menentukan kebijakan mereka.
“Itu pemilu langsung, hari ini di DPRD. Yang kabupaten itu heterogen. Itu paling banyak dari orang Papua itu paling banyak hanya 5 orang. Dari puluhan orang yang ada di DPRD,” kata Arkilaus.
Untuk itu, konsep pemilu langsung di Papua disebut tidak baik dilalukan. Ia menjelaskan, bagaimana cara Gus Dur dulu membangun kultur strategi kebudayaan Papua. Untuk menjaga nilai-nilai Pancasila sebagaimana yang diterapkan bangsa ini.
“Itu sama sekali tidak pernah dilihat,” sambungnya.
Arkilaus menyarankan agar pemerintah sekarang merubah cara berpikirnya. Bahwa Papua itu basik sosialnya adalah marga dan suku.
“Mereka ini harus diakui keberadaannya. Mereka itu harus diajak mengawal kebijakan terdepan,” jelasnya.
Apa yang dinginkan rakyat Papua, lanjut dia sebenarnya ada di Dewan Rakyat Papua. Dimana Dewan Rakyat Papua ini adalah kumpulan suku-suku dalam setiap kabupaten hingga provinsi.
“Mereka ini yang akan mengontrol kebijakannya. Bisa dibayangkan kalau mereka semua diakui sampai sub-sub sukunya bahwa mereka punya hak dan tanggung jawab untuk mengawal kebijakan daerah. Jadi kedepan mereka ini harus diakui. Ini yang perlu dirubah,” tandasnya.
Pewarta: Romadhon
Editor: Eriec Dieda
