Di Balik Rencana Kunjungan Kapal Induk AS ke Vietnam

14 Agu 2017

NUSANTARANEWS.CO – Dalam sebuah pertemuan baru-baru ini antara Menteri Pertahanan Vietnam Ngo Xuan Lich dan Menteri Pertahanan AS James Mattis, kedua menteri pertahanan tersebut sepakat untuk memperdalam kerjasama militer yang saling menguntungkan.

Setelah perundingan sebelumnya yang diadakan di Washington, Jim Mattis mengatakan bahwa hubungan yang kuat antara kedua negara didasarkan pada kepentingan bersama, termasuk kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan.

Seperti telah diberitakan, aktifitas angkatan laut AS di kawasan Asia Pasifik belakangan ini tampak terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa Presiden Trump masih melanjutkan kebijakan luar negeri Presiden Obama, meskipun AS telah menyatakan mundur dari Forum TPP. Tampaknya Presiden Trump tetap mempertahankan kebijakan luar negeri AS di kawasan Asia Pasifik – meski terlihat ada kesibukan di kawasan Timur Tengah – tapi tampaknya AS tidak akan banyak menggeser kebijakan luar negerinya dari Asia Pasifik.

Nah, dengan rencana kunjungan kapal Induk AS ke Vietnam tahun depan, ini akan menjadi momentum baru bagi AS, sejak berakhirnya Perang Vietnam pada 1975. Ini akan menjadi kunjungan pertama sekaligus menandai babak baru kehadiran AS di Asia Selatan.

Rencana kunjungan Kapal Induk AS ini, tidak terlepas dari kemajuan hubungan diplomatis yang telah dibangun oleh pemerintahan Obama. Sehingga pemerintahan Trump lebih mudah membangun saling kepercayaan untuk meningkatkan kerjasama bilateral yang lebih luas lagi di masa depan.

Kedatangan kapal Induk AS ke Vietnam tahun depan tampaknya merupakan simbol bahwa AS tetap hadir menjaga kepentingannya di Asia Pasifik. Terutama terkait dengan kepentingan ekonomi dan menjaga hubungan strategis dengan mitra tradisionalnya di kawasan.

Apalagi dengan eskalasi di kawasan Laut Cina Selatan dan “Krisis Nuklir” di Semenanjung Korea yang belakangan menjadi fokus perhatian dunia internasional. Belum lagi konflik perbatasan di benua India yang melibatkan tiga negara bersenjata nuklir, India, Pakistan dan Cina. Cina dan India belum menemukan solusi damai sejak perang perbatasan tahun 1962, demikian pula India dan Pakistan sejak perang tahun 1971.

Di tengah situasi batas hantaman globalisasi gelombang ketiga yang belum menunjukkan tanda-tanda jelas akan kemunculan tatanan dunia baru yang lebih baik – eskalasi konflik di berbagai penjuru dunia meningkat dengan cepat – terutama seiring dengan kemunduran Pax Americana ketika memasuki abad 21.

Baca lebih lanjut:

Perlambatan pertumbuhan ekonomi sejak krisis moneter di Asia dan di Amerika di akhir abad 20 dan awal abad 21 kini telah mencapai puncaknya, di mana dunia butuh pasar baru dan tatanan ekonomi baru untuk melakukan produksi dan menukarkan hasil produksinya. Tidak mengherankan bila Jalur Sutra Abad 21 dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dalam dua sampai tiga dekade mendatang diramalkan akan mejadi kekuatan ekonomi sekaligus pasar baru dengan dinamika pertumbuhannya yang luar biasa akan menjadi tujuan utama kaum kapitalis baru. Jalur Sutra Abad 21 dan MEA pada tahun 2040 akan dihuni oleh sekitar 5 milyar jiwa atau separuh dari penduduk dunia.

Dalam tatanan dunia baru mendatang diperkirakan jumlah kekayaan separuh penduduk dunia akan setara dengan kekayaan 62 orang terkaya dunia. Hal tersebut terjadi akibat rontoknya korporasi besar atau menengah yang tidak kompetitif dan efisien oleh munculnya pelaku ekonomi yang memanfaatkan alat produksi baru yang yang sangat murah. Terutama dengan basis material baru, plastik, baterai, dan listik tenaga surya dan didukung oleh smartphone.

Perkembangan ekonomi baru tersebut akan mengubah bagaimana kekayaan diproduksi dan dipertukarkan serta didistribusikan. Yang pada gilirannya akan mengubah seluruh bangunan politik dan pranata sosial yang akan menghantarkan umat manusia menuju peradaban baru globalisasi gelombang ketiga.

Penulis: Agus Setiawan